ADVERTISEMENT
Rabu, Mei 13, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
  NEWSFLASH
BSI Aceh Perkuat Literasi Ekonomi Syariah Bersama Insan Pers melalui Media Gathering 1 jam ago
Satu Dekade 10 Juta Penumpang, Pemerintah Aceh Pastikan Trans Kutaraja Tetap Gratis 3 jam ago
Dari Guru Pedalaman hingga Pejabat Pendidikan Aceh, Abdul Hamid Kini Mengabdi di MPU Aceh 10 jam ago
BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri 18 jam ago
Tak Hanya Saat Pemilu, KIP Banda Aceh Rutin Update Data Pemilih 20 jam ago
Next
Prev
BSI Aceh Perkuat Literasi Ekonomi Syariah Bersama Insan Pers melalui Media Gathering
Aceh

BSI Aceh Perkuat Literasi Ekonomi Syariah Bersama Insan Pers melalui Media Gathering

by AdminMei 13, 2026 | 15 : 58
Satu Dekade 10 Juta Penumpang, Pemerintah Aceh Pastikan Trans Kutaraja Tetap Gratis
Aceh

Satu Dekade 10 Juta Penumpang, Pemerintah Aceh Pastikan Trans Kutaraja Tetap Gratis

by AdminMei 13, 2026 | 14 : 29
Dari Guru Pedalaman hingga Pejabat Pendidikan Aceh, Abdul Hamid Kini Mengabdi di MPU Aceh
Nasional

Dari Guru Pedalaman hingga Pejabat Pendidikan Aceh, Abdul Hamid Kini Mengabdi di MPU Aceh

by RedaksiMei 13, 2026 | 07 : 34
BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri
Jakarta

BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri

by AdminMei 12, 2026 | 23 : 32
Tak Hanya Saat Pemilu, KIP Banda Aceh Rutin Update Data Pemilih
Aceh

Tak Hanya Saat Pemilu, KIP Banda Aceh Rutin Update Data Pemilih

by AdminMei 12, 2026 | 21 : 14
Aceh Menjadi Provinsi Pertama di Indonesia yang Memperkuat Sinergi Formal Agraria dengan Kementerian ATR/BPN
Aceh

Aceh Menjadi Provinsi Pertama di Indonesia yang Memperkuat Sinergi Formal Agraria dengan Kementerian ATR/BPN

by AdminMei 12, 2026 | 20 : 14
Sekda Aceh Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas, Tekankan Percepatan Kinerja Pemerintah
Aceh

Sekda Aceh Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas, Tekankan Percepatan Kinerja Pemerintah

by AdminMei 12, 2026 | 20 : 11
Wakil Gubernur Aceh Tinjau Infrastruktur Jalan dan Perusahaan Air Minum di Aceh Tamiang
Aceh

Wakil Gubernur Aceh Tinjau Infrastruktur Jalan dan Perusahaan Air Minum di Aceh Tamiang

by AdminMei 12, 2026 | 15 : 46
BSI Aceh Perkuat Literasi Ekonomi Syariah Bersama Insan Pers melalui Media Gathering
Satu Dekade 10 Juta Penumpang, Pemerintah Aceh Pastikan Trans Kutaraja Tetap Gratis
Dari Guru Pedalaman hingga Pejabat Pendidikan Aceh, Abdul Hamid Kini Mengabdi di MPU Aceh
BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri
Tak Hanya Saat Pemilu, KIP Banda Aceh Rutin Update Data Pemilih
Aceh Menjadi Provinsi Pertama di Indonesia yang Memperkuat Sinergi Formal Agraria dengan Kementerian ATR/BPN
Sekda Aceh Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas, Tekankan Percepatan Kinerja Pemerintah
Wakil Gubernur Aceh Tinjau Infrastruktur Jalan dan Perusahaan Air Minum di Aceh Tamiang

BeritaTerkini

Load More
Load More

BeritaNasional

BeritaDaerah

Teknologi

SiswaMenulis

PopulerSepekan

Olahraga
Aceh

JKA di Ujung Tanduk, Om Sur Desak Gubernur Aceh Ambil Langkah Tegas Selamatkan Kepercayaan Publik BANDA ACEH — Polemik terkait Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kembali memanas dan memicu kekhawatiran publik. Program yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat kecil untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis itu kini dinilai terancam akibat konflik berkepanjangan antara eksekutif dan legislatif di Aceh. Tokoh masyarakat Aceh, Suryadi Djamil atau yang akrab disapa Om Sur, menilai kegaduhan seputar anggaran dan regulasi JKA telah berkembang menjadi konflik politik yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Aceh. “Aceh kembali berada di persimpangan jalan yang genting. JKA yang selama ini menjadi harapan rakyat kecil justru berubah menjadi panggung kegaduhan politik. Rakyat kini bertanya-tanya apakah mereka masih bisa berobat dengan tenang ke depan,” kata Om Sur dalam keterangannya, Senin (11/5/2026). Menurutnya, persoalan yang terjadi saat ini bukan lagi sekadar perdebatan teknis terkait layanan kesehatan maupun pengelolaan anggaran, melainkan sudah mengarah pada konflik ego kekuasaan antara lembaga pemerintahan. Ia menyoroti memanasnya hubungan antara DPRA dan Pemerintah Aceh, terutama setelah muncul desakan pencabutan Pergub JKA yang dianggap bertentangan dengan qanun. Di sisi lain, ketidakhadiran Sekretaris Daerah Aceh dalam sejumlah rapat penting turut memicu kritik dan memperburuk komunikasi antar-lembaga. “Ketika legislatif dan eksekutif tidak lagi mampu duduk dalam satu meja dengan frekuensi yang sama, maka sesungguhnya mesin pemerintahan sedang mengalami ‘turun mesin’,” ujarnya. Om Sur menilai kondisi tersebut sudah masuk dalam kategori disfungsi birokrasi dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia bahkan mendesak Gubernur Aceh untuk mengambil langkah evaluasi menyeluruh demi menyelamatkan program JKA dan memulihkan kepercayaan masyarakat. “Gubernur Aceh harus berani mengambil langkah besar. Evaluasi total perlu dilakukan, termasuk membangun kembali komunikasi yang sehat antar-lembaga. Aceh membutuhkan penyegaran dan solusi, bukan ego yang terus dipertontonkan,” katanya. Ia menegaskan bahwa masyarakat Aceh tidak membutuhkan tontonan konflik politik berkepanjangan, melainkan kepastian bahwa layanan kesehatan melalui JKA tetap berjalan dengan baik. “Rakyat tidak peduli siapa yang paling hebat berdebat di media. Yang mereka butuhkan adalah JKA tetap aktif saat mereka sakit. Kesehatan masyarakat adalah hak dasar, bukan komoditas politik,” tegasnya. Om Sur berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan kembali fokus pada kepentingan rakyat, khususnya dalam menjamin keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh.

Mei 11, 2026 | 11 : 12

SuaraGuru

Load More

SuaraKita

ADVERTISEMENT
No Result
View All Result

Hak Cipta Asakita.news © 2024 MUSTAKIM

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In