ADVERTISEMENT
Selasa, Mei 12, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
  NEWSFLASH
Wakil Gubernur Aceh Tinjau Infrastruktur Jalan dan Perusahaan Air Minum di Aceh Tamiang 2 jam ago
Ketua Fraksi PA Teungku Anwar Ramli Lakalantas di Tol, Istri Meninggal Dunia 7 jam ago
Tetapkan Tersangka Fitnah Sekda Nasir, Polisi Identifikasi Pihak Lain yang Terlibat 8 jam ago
Pengangguran Bertitel Membludak di Aceh Tanggung Jawab Siapa? 9 jam ago
Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA Teungku Anwar Ramli Kecelakaan di Tol Sibanceh, Istri Meninggal Dunia 9 jam ago
Next
Prev
Wakil Gubernur Aceh Tinjau Infrastruktur Jalan dan Perusahaan Air Minum di Aceh Tamiang
Aceh

Wakil Gubernur Aceh Tinjau Infrastruktur Jalan dan Perusahaan Air Minum di Aceh Tamiang

by AdminMei 12, 2026 | 15 : 46
Ketua Fraksi PA Teungku Anwar Ramli Lakalantas di Tol, Istri Meninggal Dunia
Aceh

Ketua Fraksi PA Teungku Anwar Ramli Lakalantas di Tol, Istri Meninggal Dunia

by AdminMei 12, 2026 | 10 : 03
Tetapkan Tersangka Fitnah Sekda Nasir, Polisi Identifikasi Pihak Lain yang Terlibat
Aceh

Tetapkan Tersangka Fitnah Sekda Nasir, Polisi Identifikasi Pihak Lain yang Terlibat

by AdminMei 12, 2026 | 09 : 28
Pengangguran Bertitel Membludak di Aceh Tanggung Jawab Siapa?
Aceh

Pengangguran Bertitel Membludak di Aceh Tanggung Jawab Siapa?

by AdminMei 12, 2026 | 08 : 38
Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA Teungku Anwar Ramli Kecelakaan di Tol Sibanceh, Istri Meninggal Dunia
Aceh

Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA Teungku Anwar Ramli Kecelakaan di Tol Sibanceh, Istri Meninggal Dunia

by RedaksiMei 12, 2026 | 08 : 28
Sidak RSUD Kota Langsa, Sekda Nasir: Bangun Komunikasi dan Edukasi Pasien
Aceh

Sidak RSUD Kota Langsa, Sekda Nasir: Bangun Komunikasi dan Edukasi Pasien

by AdminMei 11, 2026 | 17 : 43
​Mitrapol Aceh Beri Warning Keras: Tutup Tambang Ilegal Di Aceh atau Kami Surati Presiden!
Aceh

​Mitrapol Aceh Beri Warning Keras: Tutup Tambang Ilegal Di Aceh atau Kami Surati Presiden!

by AdminMei 11, 2026 | 11 : 17
JKA di Ujung Tanduk, Om Sur Desak Gubernur Aceh Ambil Langkah Tegas Selamatkan Kepercayaan Publik BANDA ACEH — Polemik terkait Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kembali memanas dan memicu kekhawatiran publik. Program yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat kecil untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis itu kini dinilai terancam akibat konflik berkepanjangan antara eksekutif dan legislatif di Aceh. Tokoh masyarakat Aceh, Suryadi Djamil atau yang akrab disapa Om Sur, menilai kegaduhan seputar anggaran dan regulasi JKA telah berkembang menjadi konflik politik yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Aceh. “Aceh kembali berada di persimpangan jalan yang genting. JKA yang selama ini menjadi harapan rakyat kecil justru berubah menjadi panggung kegaduhan politik. Rakyat kini bertanya-tanya apakah mereka masih bisa berobat dengan tenang ke depan,” kata Om Sur dalam keterangannya, Senin (11/5/2026). Menurutnya, persoalan yang terjadi saat ini bukan lagi sekadar perdebatan teknis terkait layanan kesehatan maupun pengelolaan anggaran, melainkan sudah mengarah pada konflik ego kekuasaan antara lembaga pemerintahan. Ia menyoroti memanasnya hubungan antara DPRA dan Pemerintah Aceh, terutama setelah muncul desakan pencabutan Pergub JKA yang dianggap bertentangan dengan qanun. Di sisi lain, ketidakhadiran Sekretaris Daerah Aceh dalam sejumlah rapat penting turut memicu kritik dan memperburuk komunikasi antar-lembaga. “Ketika legislatif dan eksekutif tidak lagi mampu duduk dalam satu meja dengan frekuensi yang sama, maka sesungguhnya mesin pemerintahan sedang mengalami ‘turun mesin’,” ujarnya. Om Sur menilai kondisi tersebut sudah masuk dalam kategori disfungsi birokrasi dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia bahkan mendesak Gubernur Aceh untuk mengambil langkah evaluasi menyeluruh demi menyelamatkan program JKA dan memulihkan kepercayaan masyarakat. “Gubernur Aceh harus berani mengambil langkah besar. Evaluasi total perlu dilakukan, termasuk membangun kembali komunikasi yang sehat antar-lembaga. Aceh membutuhkan penyegaran dan solusi, bukan ego yang terus dipertontonkan,” katanya. Ia menegaskan bahwa masyarakat Aceh tidak membutuhkan tontonan konflik politik berkepanjangan, melainkan kepastian bahwa layanan kesehatan melalui JKA tetap berjalan dengan baik. “Rakyat tidak peduli siapa yang paling hebat berdebat di media. Yang mereka butuhkan adalah JKA tetap aktif saat mereka sakit. Kesehatan masyarakat adalah hak dasar, bukan komoditas politik,” tegasnya. Om Sur berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan kembali fokus pada kepentingan rakyat, khususnya dalam menjamin keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh.
Aceh

JKA di Ujung Tanduk, Om Sur Desak Gubernur Aceh Ambil Langkah Tegas Selamatkan Kepercayaan Publik BANDA ACEH — Polemik terkait Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kembali memanas dan memicu kekhawatiran publik. Program yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat kecil untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis itu kini dinilai terancam akibat konflik berkepanjangan antara eksekutif dan legislatif di Aceh. Tokoh masyarakat Aceh, Suryadi Djamil atau yang akrab disapa Om Sur, menilai kegaduhan seputar anggaran dan regulasi JKA telah berkembang menjadi konflik politik yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Aceh. “Aceh kembali berada di persimpangan jalan yang genting. JKA yang selama ini menjadi harapan rakyat kecil justru berubah menjadi panggung kegaduhan politik. Rakyat kini bertanya-tanya apakah mereka masih bisa berobat dengan tenang ke depan,” kata Om Sur dalam keterangannya, Senin (11/5/2026). Menurutnya, persoalan yang terjadi saat ini bukan lagi sekadar perdebatan teknis terkait layanan kesehatan maupun pengelolaan anggaran, melainkan sudah mengarah pada konflik ego kekuasaan antara lembaga pemerintahan. Ia menyoroti memanasnya hubungan antara DPRA dan Pemerintah Aceh, terutama setelah muncul desakan pencabutan Pergub JKA yang dianggap bertentangan dengan qanun. Di sisi lain, ketidakhadiran Sekretaris Daerah Aceh dalam sejumlah rapat penting turut memicu kritik dan memperburuk komunikasi antar-lembaga. “Ketika legislatif dan eksekutif tidak lagi mampu duduk dalam satu meja dengan frekuensi yang sama, maka sesungguhnya mesin pemerintahan sedang mengalami ‘turun mesin’,” ujarnya. Om Sur menilai kondisi tersebut sudah masuk dalam kategori disfungsi birokrasi dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia bahkan mendesak Gubernur Aceh untuk mengambil langkah evaluasi menyeluruh demi menyelamatkan program JKA dan memulihkan kepercayaan masyarakat. “Gubernur Aceh harus berani mengambil langkah besar. Evaluasi total perlu dilakukan, termasuk membangun kembali komunikasi yang sehat antar-lembaga. Aceh membutuhkan penyegaran dan solusi, bukan ego yang terus dipertontonkan,” katanya. Ia menegaskan bahwa masyarakat Aceh tidak membutuhkan tontonan konflik politik berkepanjangan, melainkan kepastian bahwa layanan kesehatan melalui JKA tetap berjalan dengan baik. “Rakyat tidak peduli siapa yang paling hebat berdebat di media. Yang mereka butuhkan adalah JKA tetap aktif saat mereka sakit. Kesehatan masyarakat adalah hak dasar, bukan komoditas politik,” tegasnya. Om Sur berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan kembali fokus pada kepentingan rakyat, khususnya dalam menjamin keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh.

by AdminMei 11, 2026 | 11 : 12
Wakil Gubernur Aceh Tinjau Infrastruktur Jalan dan Perusahaan Air Minum di Aceh Tamiang
Ketua Fraksi PA Teungku Anwar Ramli Lakalantas di Tol, Istri Meninggal Dunia
Tetapkan Tersangka Fitnah Sekda Nasir, Polisi Identifikasi Pihak Lain yang Terlibat
Pengangguran Bertitel Membludak di Aceh Tanggung Jawab Siapa?
Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA Teungku Anwar Ramli Kecelakaan di Tol Sibanceh, Istri Meninggal Dunia
Sidak RSUD Kota Langsa, Sekda Nasir: Bangun Komunikasi dan Edukasi Pasien
​Mitrapol Aceh Beri Warning Keras: Tutup Tambang Ilegal Di Aceh atau Kami Surati Presiden!
JKA di Ujung Tanduk, Om Sur Desak Gubernur Aceh Ambil Langkah Tegas Selamatkan Kepercayaan Publik BANDA ACEH — Polemik terkait Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kembali memanas dan memicu kekhawatiran publik. Program yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat kecil untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis itu kini dinilai terancam akibat konflik berkepanjangan antara eksekutif dan legislatif di Aceh. Tokoh masyarakat Aceh, Suryadi Djamil atau yang akrab disapa Om Sur, menilai kegaduhan seputar anggaran dan regulasi JKA telah berkembang menjadi konflik politik yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Aceh. “Aceh kembali berada di persimpangan jalan yang genting. JKA yang selama ini menjadi harapan rakyat kecil justru berubah menjadi panggung kegaduhan politik. Rakyat kini bertanya-tanya apakah mereka masih bisa berobat dengan tenang ke depan,” kata Om Sur dalam keterangannya, Senin (11/5/2026). Menurutnya, persoalan yang terjadi saat ini bukan lagi sekadar perdebatan teknis terkait layanan kesehatan maupun pengelolaan anggaran, melainkan sudah mengarah pada konflik ego kekuasaan antara lembaga pemerintahan. Ia menyoroti memanasnya hubungan antara DPRA dan Pemerintah Aceh, terutama setelah muncul desakan pencabutan Pergub JKA yang dianggap bertentangan dengan qanun. Di sisi lain, ketidakhadiran Sekretaris Daerah Aceh dalam sejumlah rapat penting turut memicu kritik dan memperburuk komunikasi antar-lembaga. “Ketika legislatif dan eksekutif tidak lagi mampu duduk dalam satu meja dengan frekuensi yang sama, maka sesungguhnya mesin pemerintahan sedang mengalami ‘turun mesin’,” ujarnya. Om Sur menilai kondisi tersebut sudah masuk dalam kategori disfungsi birokrasi dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia bahkan mendesak Gubernur Aceh untuk mengambil langkah evaluasi menyeluruh demi menyelamatkan program JKA dan memulihkan kepercayaan masyarakat. “Gubernur Aceh harus berani mengambil langkah besar. Evaluasi total perlu dilakukan, termasuk membangun kembali komunikasi yang sehat antar-lembaga. Aceh membutuhkan penyegaran dan solusi, bukan ego yang terus dipertontonkan,” katanya. Ia menegaskan bahwa masyarakat Aceh tidak membutuhkan tontonan konflik politik berkepanjangan, melainkan kepastian bahwa layanan kesehatan melalui JKA tetap berjalan dengan baik. “Rakyat tidak peduli siapa yang paling hebat berdebat di media. Yang mereka butuhkan adalah JKA tetap aktif saat mereka sakit. Kesehatan masyarakat adalah hak dasar, bukan komoditas politik,” tegasnya. Om Sur berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan kembali fokus pada kepentingan rakyat, khususnya dalam menjamin keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh.

BeritaTerkini

Load More
Load More

BeritaNasional

BeritaDaerah

Teknologi

SiswaMenulis

PopulerSepekan

Olahraga

SuaraGuru

Load More

SuaraKita

ADVERTISEMENT
No Result
View All Result

Hak Cipta Asakita.news © 2024 MUSTAKIM

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In