Asakita.News | BANDA ACEH – Keberadaan warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja maupun menetap di luar negeri menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam persiapan Pemilu 2029. Perubahan tempat tinggal, perpindahan negara, hingga mobilitas pekerja migran menuntut pendataan pemilih yang lebih cermat agar hak politik warga negara tetap terjamin.
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh mulai memperkuat koordinasi dengan instansi yang menangani pekerja migran. Salah satunya melalui pertemuan dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh di Banda Aceh, Senin (9/11/2026).
Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KIP Kota Banda Aceh, Yusri Razali, mengatakan pendataan WNI di luar negeri tidak bisa dilepaskan dari upaya memastikan seluruh warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Menurut dia, pekerja migran merupakan bagian dari warga negara yang hak politiknya harus tetap diperhatikan, meskipun mereka berada jauh dari daerah asal atau tempat tinggalnya di Indonesia.
“Jangan sampai keberadaan warga negara di luar negeri membuat hak politik mereka luput dari perhatian. Mereka tetap memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Yusri.
Ia menjelaskan, karakteristik mobilitas pekerja migran menghadirkan tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Seseorang bisa berpindah tempat kerja, berganti negara penempatan, atau kembali ke Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi kesesuaian data kependudukan dengan data pemilih.
Situasi ini membutuhkan dukungan informasi dari berbagai pihak, terutama instansi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan dan pelindungan pekerja migran.
Yusri menilai BP3MI Aceh dapat menjadi salah satu mitra penting dalam membangun komunikasi dan pertukaran informasi terkait keberadaan WNI yang bekerja di luar negeri. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pendukung bagi penyelenggara pemilu dalam memperhatikan kebutuhan pendataan pemilih.
“Kami melihat koordinasi lintas instansi penting dilakukan sejak awal. Dengan dukungan informasi yang lebih baik, berbagai persoalan terkait pendataan WNI di luar negeri dapat diantisipasi lebih dini,” ujarnya.
Bagi KIP Banda Aceh, persoalan daftar pemilih tidak cukup dipandang sebagai pekerjaan administratif menjelang pemungutan suara. Di dalamnya terdapat tanggung jawab untuk memastikan hak konstitusional setiap warga negara tidak terabaikan.
Ketidakakuratan data berpotensi menimbulkan persoalan dalam pemenuhan hak pilih. Terlebih, warga yang berada di luar negeri memiliki kondisi dan tantangan berbeda dibandingkan pemilih yang menetap di dalam negeri.
Karena itu, penguatan komunikasi dengan BP3MI Aceh menjadi salah satu langkah yang ditempuh KIP Banda Aceh dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2029. Upaya tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertemuan koordinasi, tetapi dapat berkembang menjadi kerja sama yang mendukung ketersediaan informasi dan perlindungan hak pilih WNI.
Yusri menegaskan, batas geografis tidak boleh menjadi alasan terabaikannya hak politik seseorang. Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan tetap harus mendapatkan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
“Pemilu harus memberikan ruang partisipasi bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, termasuk mereka yang sedang bekerja atau menetap di luar negeri. Hak pilih tidak boleh terhalang hanya karena seseorang berada di luar wilayah Indonesia,” pungkas Yusri.
