Asakita.News | BANDA ACEH – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, MJ Thabari, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) agar segera mengambil langkah konkret dalam menyusun regulasi khusus terkait pencegahan dan penanganan persoalan LGBT di Aceh.
Desakan tersebut disampaikan menyusul perkembangan penanganan perkara dugaan pelanggaran syariat Islam yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD. Berdasarkan pemberitaan pada 14 November 2026, penanganan perkara dugaan jarimah liwath tersebut tidak dapat dilanjutkan ke proses pemidanaan karena unsur Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi.
Menurut MJ Thabari, peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi lembaga legislatif Aceh. Jangan sampai terdapat persoalan hukum yang tidak dapat ditangani secara optimal akibat belum jelasnya rumusan ketentuan yang dapat diterapkan terhadap perbuatan yang dipersoalkan.
“DPRA jangan hanya berhenti pada wacana dan pernyataan politik. Kami mendesak agar segera ada langkah legislasi yang konkret. Jika dalam praktik penegakan hukum ditemukan persoalan terkait pemenuhan unsur pasal, maka persoalan tersebut harus dijawab melalui kajian hukum yang serius dan penyempurnaan regulasi sesuai mekanisme perundang-undangan,” tegas MJ Thabari.
Ia menilai, Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan Syariat Islam perlu mempunyai perangkat regulasi yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan. Regulasi tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga harus mencakup aspek pencegahan, edukasi, pembinaan, perlindungan masyarakat, serta mekanisme penegakan hukum.
DPRA HARUS MENJAWAB PERSOALAN KEKOSONGAN PENGATURAN
MJ Thabari menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai isu sesaat yang hanya ramai ketika muncul kasus di tengah masyarakat. Perlu ada keseriusan dalam membangun sistem hukum yang memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
Menurutnya, pembentukan qanun khusus atau penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat harus menjadi agenda yang dibahas secara terbuka dengan melibatkan akademisi, ulama, praktisi hukum, pemerintah, organisasi kemahasiswaan, serta unsur masyarakat sipil.
“Kami meminta DPRA segera menginisiasi pembahasan regulasi khusus. Jangan sampai aparat di lapangan menghadapi persoalan yang sama berulang kali karena ketidakjelasan rumusan hukum. Namun, regulasi yang dilahirkan juga harus menjunjung tinggi asas legalitas, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang terhadap siapa pun,” lanjutnya.
LIMA POIN DESAKAN KEPADA DPRA DAN PEMERINTAH ACEH
Dalam pernyataannya, MJ Thabari menyampaikan lima poin tuntutan:
1. Mendesak DPRA segera menginisiasi pembentukan qanun khusus mengenai pencegahan dan penanganan persoalan LGBT di Aceh, atau melakukan penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat apabila secara hukum dinilai lebih tepat.
2. Meminta DPRA bersama Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan jarimah liwath dan musahaqah, termasuk kejelasan unsur perbuatan, pembuktian, serta mekanisme penegakan hukumnya.
3. Mendorong pembentukan tim kajian yang melibatkan ulama, akademisi, pakar hukum pidana, praktisi hukum, dan unsur masyarakat untuk memastikan regulasi yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Mendesak Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memperkuat program edukasi, pencegahan, pembinaan, serta pengawasan yang dilaksanakan secara terukur dan tidak diskriminatif.
5. Meminta aparat penegak hukum menjalankan setiap proses penanganan perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah dan hak setiap warga negara.
JANGAN BIARKAN PERSOALAN INI BERHENTI PADA PERNYATAAN
MJ Thabari menegaskan bahwa HMI Komisariat Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry memandang persoalan ini sebagai momentum untuk mendorong evaluasi tata kelola regulasi syariat Islam di Aceh.
Ia juga menekankan bahwa pembebasan seseorang dari proses pidana tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip kepastian hukum. Apabila terdapat unsur perbuatan yang belum terakomodasi secara jelas dalam aturan, maka tugas pembentuk qanun adalah melakukan kajian dan perbaikan melalui prosedur legislasi yang sah.
“Ini bukan semata-mata tentang satu kasus atau satu individu. Ini menyangkut bagaimana Aceh membangun sistem hukum yang memiliki kepastian, kejelasan, dan kemampuan menjawab persoalan masyarakat. DPRA harus mengambil tanggung jawab legislasi tersebut. Jangan sampai masyarakat terus mempertanyakan bagaimana hukum ditegakkan ketika regulasinya sendiri belum memberikan kejelasan,” tutup MJ Thabari.
HMI Komisariat Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry menyatakan akan terus mengawal perkembangan pembahasan regulasi tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab intelektual dan sosial mahasiswa dalam mendorong terwujudnya kepastian hukum serta pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.
