Asakita.News | Jakarta — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi yang Masih Berindikator Merah. Rapat dilaksanakan secara daring dipimpin oleh Karendal Anev Posko Nasional Satgas PRR Brigadir Jenderal TNI Andre Julian, SIP, M. Sos pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026.
Rapat diikuti oleh ketiga provinsi beserta kabupaten yang masih berindikator merah atau yang memiliki serapan rendah. Selain dari ketiga provinsi tersebut juga diikuti oleh kementerian terkait seperti dari Kemendagri, Kementan, Kemen PU dan juga dari Bappenas.
Brigjen TNI Andre mengatakan bahwa rakor ini dilaksanakan untuk mengetahui apa hambatan serta solusi yang perlu diambil terutama terhadap kabupaten/kota yang memiliki indikator merah atau serapan rendah. Kita berharap dengan sisa waktu yang ada, kita dapat mengejar ketertinggalan, sehingga pada musim tanam berikutnya, sawah-sawah dan irigasi kita dapat dimanfaatkan oleh para petani yang terdampak bencana.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP yang dimintai tanggapan dan penjelasan pada pertemuan tersebut menyatakan bahwa Provinsi Aceh per 25 Agustus 2026 serapan sudah 52,9% atau sekitar Rp. 272,3 Milyar dari sekitar Rp. 515 M. Alhamdulillah dengan kerja keras dan kolaborasi para pihak kita sudah sampai setengah jalan, ujarnya memaparkan. Insya Allag kita yakin, musim tanam Oktober ini, akan banyak sawah-sawah yang akan bisa tertanami dan sebagian besar yang sudah ditanam pada bulan sebelumnya akan ada yang panen. Insya Allah tahun ini kita yakin bisa menyelesaikan sekitar 40.852 ha atau seluruh dari sawah rusak ringan dan rusak sedang.
Azanuddin juga menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ada dua tahap. Tahap pertama ada sekitar 23.818 ha untuk rusak ringan (oplah) dan 4.393 ha untuk rusak sedang (rehab), total 28.211 ha. Kemudian tahap II untuk oplah ada 3.253 ha dan rehab ada 9.388 ha, dengan total tahap II sebesar 12.641 ha. Untuk tahap II saat ini sedang disusun dokumen rancangan teknis (DRT).
Bila digabung Pelaksaan kontruksi tahap I dan II, maka sudah mencapai 63% serapan anggaran dengan fisik lahan sekitar 10.333 ha pada 16 kabupaten/kota. Kemudian pengolahan lahan sudah serapan anggaran sekitar 36% dengan fisik sekitar 4.180 ha. Untuk rehab sudah 32% dengan fisik lahan 4.393 ha pada 11 kabupaten/kota. Untuk pengolahan lahan sudah 31% dengan fisik lahan 2.080 ha.
Selain itu kegiatan irigasi perpompaan sudah mencapai 68%, irigasi perpipaan 88%, bangunan konservasi 55%, jaringan irigasi tersier sudah 96% dan jalan usaha tani 54%. Bila ditotal rata-rata seluruh kegiatan tersebut mencapai 52,9% per 25 Agustus ujar Azan menjelaskan secara detail pada pertemuan tersebut.
Azanuddin Kurnia yang juga Ketua Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Aceh ini menghimbau kepada dinas kabupaten/kota agar terus memacu pekerjaan di lapangan. Mohon terus didampingi para kelompok tani yang mendapatkan pekerjaan ini. Agar para petani kita cepat kembali bercocok tanam padi ujarnya bersemangat. Kepada pihak TNI yang melaksanakan pekerjaan, Azan juga berharap dapat segera menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. Dinas kabupaten/kota agar terus melakukan koordinasi dengan mereka, sehingga setiap kendala yang ada, dapat segera dicari jalan keluarnya.
Pada kesempatan tersebut, Azan juga menyatakan bahwa saat ini kendala terbesar ada pada iklim dengan panas yang tinggi (musim kemarau bahkan el nino gozzila) menurut BMKG. Hal ini mengakibatkan kesulitan air pada sebagian besar sawah. Itu belum lagi irigasi primer, skunder dan tersier rusak. Sehingga air juga tidak dapat masuk kalaupun ada air. Upaya dari irigasi perpipaan dan irigasi perpompaan pada beberapa wilayah belum cukup membantu. Ini harus kita cari jalan keluarnya juga, kata Azan pada rakor tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Azanuddin Kurnia yang baru saja mendapat penghargaan dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada Hari Damai XXI 15 Agustus lalu karena termasuk sukses dalam pemulihan lahan pertanian reintegrasi juga memaparkan terkait lahan sawah rusak berat. Ada sekitar 16.283 ha yang rusak berat. Kami sudah 2x kirim surat ke dinas kabupaten/kota dan juga dari Kementan juga kirim surat ke kabupaten/kota untuk mengindentifikasi kembali lahan rusak berat. Ada kemungkinan lahan rusak berat kita sudah berkurang karena turun status menjadi rusak sedang dan ada sebagian kecil yang sudah direhab contohnya di Pidie Jaya. Data ini penting bagi kita agar Kementan dapat memetakan berapa besar kebutuhan anggaran nantinya.
Azanuddin Kurnia, terlihat bersemangat dan terlihat dari pasca bencana memiliki semangat yang tinggi untuk terus berupaya melakukan berbagai hal serta kolaborasi dengan para pihak, agar lahan rusak ringan, sedang dan berat bisa cepat tertangani dengan baik.
Pada pertemuan tersebut, Plt. Kadistanbun Aceh kembali memberikan masukan untuk pemulihan sawah rusak berat dengan strategi melalui 4 cara yaitu ; pertama lumpur di sawah dimanfaatkan sebagai bahan galian C untuk berbagai proyek pemerintah ataupun lainnya. Kedua dengan menanam tanaman muda yang sesuai dengan kondisi lahan, seperti bawang merah, cabai merah, jagung, ubi kayu, sayuran ataupun tanaman lain yang disukai oleh petani atau masyarakat. Hal ini sudah dilakukan oleh masyarakat seperti di Pidie Jaya, Aceh Tamiang dan lainnya. Tetapi konsep ini hanya bersifat sementara sambil menunggu sawah direhab untuk kembali kepada kondisi semula.
Ketiga dengan menjadikan material tersebut menjadi bahan baku untuk bata ringan atau bata merah. Keempat dengan melakukan rehab sawah rusak berat untuk mengembalikan seperti sawah sebelum bencana.
Langkah-langkah pada point 4 ini diperlukan yaitu diawali dengan dilakukan kajian cepat pada lokasi sawah rusak berat. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui kandungan lumpur, kedalaman, dan juga biaya yang dibutuhkan per hektar nya. Azanuddin Kurnia menjelaskan ada beberapa karakteristik lokasi ini, seperti ada yang kandungan pasir mendominasi, kandungan liat, dan ada juga yang berbatu. Tentunya kondisi ini akan berbeda rencana anggaran biayanya. Azan meyakini kajian cepat ini bisa selesai dalam waktu 1 bulan Insya Allah ujar Alumni Doktoral Universitas Syiah Kuala ini. Dengan diketahui biaya per hektar akan menjadi dasar dalam pembuatan SID (survey investigasi disain).
Azan juga meminta kepada Satgas PRR agar dapat melakukan koordinasi dengan Kemen ATR/BPN untuk inventarisir dan pemetaan batas lahan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui batas tanah masyarakat. Karena salah satu kriteria rusak berat, batas tanah/lahan sudah tidak tampak lagi dan pematang sawah sudah tertimbun lumpur semuanya. Jadi batas lahan ini sangat penting untuk menghindari konflik di kemudian hari.
Dengan sisa waktu akhir tahun 2026 ini, Azanuddin Kurnia menawarkan agar minimal dapat dilaksanakan kajian cepat. Sedangkan untuk pekerjaan SID, inventarisir dan pemetaan batas lahan serta kerjaan fisiknya dilakukan di tahun 2027. Pekerjaan fisik di 2027 juga memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mencari sumber anggaran, karena diprediksi anggaran yang dibutuhkan sangat besar, ujarnya mengakhiri.
