Asakita.News | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE (Dek Fadh) mengikuti Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Selasa (8/9/2026).
Rapat koordinasi berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dan melibatkan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana serta sejumlah kementerian terkait.
Dek Fadh mengikuti rapat dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, didampingi Plt. Sekda Aceh Taufik, ST, M.Si., dan Asisten II Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan, T. Robby Irza. Turut hadir Imran, perwakilan Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian Dalam Negeri RI untuk wilayah penanganan pascabencana di Aceh.
Rapat yang berlangsung secara hybrid tersebut juga diikuti jajaran pemerintah pusat, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Dalam rapat tersebut dibahas percepatan bantuan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Pembahasan ini merupakan bagian dari upaya Satgas mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Usai mengikuti rapat, Dek Fadh menginstruksikan kepada penerima anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan bantuan keuangan agar secepatnya merealisasikan anggaran untuk kepentingan penanganan bencana, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri.
“Saya menginstruksikan kepada penerima anggaran TKD dan bantuan keuangan agar secepat mungkin merealisasikan dana untuk kepentingan penanganan bencana, sesuai perintah Bapak Menteri Dalam Negeri melalui kami,” ujar Dek Fadh.
Pemerintah Aceh bersama pemerintah daerah lainnya terus memperkuat koordinasi dalam mempercepat penanganan kebutuhan masyarakat terdampak, khususnya penyediaan hunian tetap agar proses pemulihan dapat segera dirasakan masyarakat.
Untuk Aceh, rapat tersebut turut melibatkan sejumlah kepala daerah dari wilayah terdampak, di antaranya Bupati Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, serta Wali Kota Lhokseumawe.
Rakor tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas pemerintah untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan terpadu, efektif, dan tepat sasaran.
