Jakarta – ASAKITA.NEWS, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai kemungkinan terjadinya perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hal yang masuk akal menyusul kosongnya jabatan Wakil Menteri Keuangan.
Kekosongan itu terjadi setelah Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Qodari menyebut perpindahan Thomas ke bank sentral otomatis membuka ruang pengisian posisi di jajaran kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan, secara logika jabatan yang ditinggalkan tentu perlu diisi kembali agar struktur pemerintahan berjalan optimal.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat wacana reshuffle menjadi sesuatu yang wajar dibicarakan.
Terkait isu perombakan kabinet, Qodari menjelaskan Presiden Prabowo memiliki ukuran tersendiri dalam mengevaluasi komposisi menteri dan wakil menteri.
Aspek utama yang menjadi perhatian adalah kinerja serta pencapaian target yang telah ditetapkan.
Ia menyampaikan bahwa performa para pembantu presiden dipantau secara berkelanjutan melalui laporan rutin dan perkembangan situasi yang diterima setiap hari.
Presiden juga disebut kerap menggelar rapat terbatas untuk mencermati dinamika pemerintahan sekaligus menilai hasil kerja jajaran kabinet.
Meski demikian, Qodari menegaskan keputusan terkait waktu dan pelaksanaan reshuffle sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Ia menyebut hal tersebut sebagai hak prerogatif kepala negara.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031.
Persetujuan itu diberikan dalam rapat paripurna yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta.
Dalam sidang tersebut, pimpinan rapat meminta persetujuan anggota dewan atas laporan Komisi XI DPR RI terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan.
Peserta rapat menyatakan setuju, yang kemudian disahkan melalui ketukan palu pimpinan sidang.
Dengan keputusan itu, Thomas resmi ditetapkan sebagai Deputi Gubernur BI untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatan pada 13 Januari 2026.
Setelah memperoleh persetujuan parlemen, Thomas dijadwalkan mengikuti pelantikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Perpindahan posisi tersebut sekaligus memunculkan dinamika baru di lingkaran kabinet, terutama terkait pengisian kursi Wakil Menteri Keuangan yang kini belum terisi. (*)
