Asakita.News | JAKARTA — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menjenguk Haji Faisal, salah satu korban dugaan pengeroyokan yang terjadi di lingkungan Polda Metro Jaya, tepatnya di ruang Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)—lokasi yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi masyarakat mencari perlindungan hukum. Kehadiran Wagub Aceh menjadi bentuk perhatian serius Pemerintah Aceh terhadap keselamatan warga Aceh di perantauan sekaligus memastikan kasus tersebut mendapat penanganan maksimal.
Kunjungan tersebut dilakukan setelah mencuat rencana aksi damai besar-besaran oleh masyarakat Aceh dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya komunitas Aceh di wilayah Jabodetabek. Dalam dialog bersama tokoh masyarakat dan perwakilan massa aksi, Fadhlullah meminta agar rencana aksi ditunda sementara waktu demi menjaga kondusivitas nasional serta memberi ruang bagi aparat penegak hukum bekerja secara profesional.
“Kita hentikan dulu aksi damai. Mari kita kawal bersama agar kasus ini diproses sampai tuntas dan aktor utamanya ditangkap,” ujar Fadhlullah saat bertemu korban dan tokoh masyarakat Aceh di Jakarta, Jumat (10/4/2026). Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk kedewasaan sikap masyarakat Aceh dalam mengedepankan penyelesaian melalui jalur hukum.
Fadhlullah juga menekankan bahwa masyarakat Aceh merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki kontribusi besar dalam sejarah perjuangan bangsa sejak awal kemerdekaan. Karena itu, ia berharap peristiwa yang menimpa warga Aceh di Jakarta ini menjadi kejadian terakhir dan tidak terulang kembali di masa mendatang, terlebih terjadi di institusi penegak hukum.
Ketua Umum Aksi Masyarakat Aceh di Jakarta Suryadi Djamil menyampaikan bahwa rencana aksi damai yang sebelumnya disiapkan merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap korban serta tuntutan agar proses hukum berjalan transparan dan adil. Namun demikian, pihaknya sepakat menunda aksi sebagai bentuk penghormatan terhadap imbauan Wakil Gubernur Aceh dan demi menjaga nilai-nilai persatuan serta etika masyarakat Aceh.
Meski aksi dibatalkan, Suryadi menegaskan masyarakat Aceh tetap akan mengawal proses hukum hingga tuntas. Ia juga meminta agar Divisi Propam Polri turut turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh serta mendorong agar kasus tersebut dapat dibahas di Komisi III DPR RI melalui rapat dengar pendapat (RDP), sehingga penanganannya berjalan transparan dan akuntabel tanpa ada pihak yang merasa kebal hukum.
Turut mendampingi Wakil Gubernur Aceh dalam kunjungan tersebut sejumlah tokoh Aceh, di antaranya Pimpinan Komisi V DPRA Fraksi Gerindra Edy Asy’aruddin, SE, H. Kamaruddin Abtami, H. Sulaiman Tole, Mahmuddin, serta Burhanuddin dari Aceh Timur. Juga Toke aci pengusaha aceh ikut mendapinggi korban. Pertemuan berlangsung cukup panjang dan menghasilkan kesepakatan bersama untuk meredam rencana mobilisasi massa, sembari menunggu proses hukum berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.
