BANDA ACEH, Asakita.news, – Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Aceh, menyampaikan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan di Aceh terus berjalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Safran dalam rapat koordinasi dengan pemerintah daerah kadisdikbud dan kacabdin kabupaten dan kota terkait peningkatan akses layanan pendidikan melalui program revitalisasi satuan pendidikan, yang berlangsung di Banda Aceh, 12/3/2026.
Dalam paparannya, Safran menjelaskan bahwa hingga saat ini telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) terhadap sekitar 1.762 sekolah jenjang SMP hingga SMA/SMK di Aceh yang masuk dalam program revitalisasi tersebut.
“Dari jumlah tersebut, yang sudah dicairkan bantuannya mencapai 426 sekolah dengan total anggaran sekitar Rp350 miliar. Proses ini masih terus berjalan dan akan dilanjutkan secara bertahap,” kata Safran.
Menurutnya, pemerintah memprioritaskan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan lingkungan belajar dan kondisi bangunan rusak sedang agar segera mendapatkan penanganan. Selain itu, sekolah dengan kondisi rusak berat serta yang di lokasi baru (relokasi ) juga menjadi prioritas dalam program revitalisasi tersebut.
Ia menjelaskan bahwa setiap sekolah penerima bantuan harus melengkapi berbagai dokumen pendukung yang dibutuhkan sebelum proses pencairan anggaran dilakukan. Dokumen tersebut akan diverifikasi kembali oleh tim dari pusat guna memastikan program berjalan tepat sasaran.
“Semua dokumen yang berkaitan dengan kondisi sekolah, termasuk tingkat kerusakan dan relokasi, akan diverifikasi kembali oleh tim dari pusat. Ini dilakukan agar program revitalisasi benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Safran berharap melalui program ini, pada tahun ajaran baru mendatang sebagian besar sekolah dengan kondisi rusak ringan hingga rusak sedang sudah dapat diselesaikan perbaikannya sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung lebih nyaman.
Sementara itu, untuk sekolah dengan kondisi rusak berat maupun yang di relokasi, pemerintah menargetkan penanganannya dapat diselesaikan pada tahun 2027.
“Harapannya, pada tahun depan seluruh layanan pendidikan dapat berjalan tanpa kendala infrastruktur yang berarti,” ungkap Safran.
Ia juga menegaskan bahwa program revitalisasi sekolah bukan satu-satunya fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah juga menjalankan berbagai program prioritas lain yang mendukung penguatan ekosistem pendidikan.
Menurut Safran, berbagai kebijakan dan program strategis yang telah diputuskan pemerintah akan langsung dijalankan secara simultan untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan.
“Jadi jangan hanya fokus pada bantuan fisik semata. Ada banyak program prioritas lain yang juga sedang dijalankan untuk memperkuat sistem pendidikan,” katanya.
Melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, Safran berharap seluruh pihak dapat bersinergi dalam memastikan setiap program pendidikan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Aceh.
