Asakita.News | BANDA ACEH — Ketua PIRA Aceh sekaligus Ketua Yayasan Pioner Nusantara dan Ketua Konsorsium Bawang Merah Aceh, Zakaria A. Gani, menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (16/9/2026). Tokoh yang akrab disapa Pak Zek itu hadir bersama unsur Pemerintah Aceh, Bulog dan Bank Indonesia untuk menyampaikan pandangan mengenai pengendalian harga sekaligus penguatan sektor riil di Aceh.
Dalam forum tersebut, Zakaria menyoroti perkembangan inflasi Aceh yang mulai menunjukkan penurunan. Berdasarkan data BPS Aceh, inflasi tahunan pada Agustus 2026 tercatat 4,86 persen, turun dari 5,38 persen pada Juli 2026. Sementara secara bulanan, Aceh mengalami inflasi 0,28 persen. Kelompok makanan, minuman, telur dan beras masih memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan, yakni 1,71 persen.
Menurut Zakaria, kondisi tersebut menunjukkan pengendalian inflasi perlu terus diperkuat melalui intervensi pada komoditas pangan strategis. Sebagai Ketua Konsorsium Bawang Merah Aceh, ia menyebut bawang merah menjadi salah satu dari sekitar 10 komoditas yang perlu mendapat perhatian. Ia mendorong penguatan produksi melalui pendampingan dan transfer pengetahuan kepada petani, akses permodalan, kepastian pemasaran serta pengembangan rantai pasok agar kebutuhan daerah semakin banyak dipenuhi dari produksi lokal.
Pak Zek menilai strategi pengendalian inflasi sebaiknya tidak berhenti pada upaya menekan harga ketika terjadi kenaikan, tetapi sekaligus membangun kekuatan ekonomi dari tingkat desa. Pengembangan sentra bawang merah dan komoditas pangan lainnya, menurutnya, dapat membuka aktivitas ekonomi baru bagi petani apabila dibarengi dengan pola produksi yang terencana dan pasar yang jelas. Data BPS juga menunjukkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi penopang terbesar struktur ekonomi Aceh dengan kontribusi 31,16 persen terhadap PDRB pada triwulan II-2026.
Selain sektor pertanian, Zakaria menilai keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat memberikan dampak positif terhadap pergerakan sektor riil apabila kebutuhan bahan pangan mampu diserap dari petani, peternak, nelayan dan pelaku usaha lokal. Dengan membangun hubungan antara produksi pangan desa dan kebutuhan SPPG, ia melihat peluang terciptanya pasar yang lebih pasti sekaligus perputaran ekonomi yang lebih kuat di tingkat masyarakat. BPS mencatat Nilai Tukar Petani Aceh pada Agustus 2026 mencapai 128,06, naik 0,59 persen dibandingkan Juli.
Zakaria berharap pengendalian inflasi Aceh ke depan semakin berorientasi pada penguatan produksi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, sinergi Pemerintah Aceh, kabupaten/kota, Bank Indonesia, Bulog, dunia usaha dan kelompok petani perlu diarahkan untuk menjaga pasokan, memperlancar distribusi serta menciptakan pasar bagi produk lokal. Dengan pendekatan tersebut, pengendalian inflasi diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga menggerakkan ekonomi pedesaan, meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat kemandirian pangan Aceh.
