Asakita.news | Aceh — Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara resmi akan membuka Posko Induk di Banda Aceh. Pemilihan Aceh sebagai lokasi posko utama karena Aceh sebagai wilayah terdampak paling parah dalam bencana yang melanda Aceh, selain tentunya Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pembentukan Satgas Nasional tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak. Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas, didampingi Wakil Ketua Satgas Richard Tampubolon, serta dewan pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Sejalan dengan pembukaan posko, Tito Karnavian memimpin rapat perdana Satgas Nasional secara hybrid pada Kamis (8/1/2026) bersama Menko PMK, Menteri PU, Seskab dan Wakil Ketua Satgas, Dirjen Bina Adwil Kemendagri, serta para Sekjen kementerian/lembaga terkait. Rapat tersebut menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan _standby force_ dan pendampingan intensif di wilayah Sumatera sejak awal masa tanggap darurat.
“Kehadiran Posko Induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” pinta Safrizal yang sudah ditugaskan oleh Mendagri di Aceh dan Sumut sejak 27 November 2025 hingga kini.
Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi. Dalam kapasitasnya sebagai Mendagri, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.
Terkait target kerja, pemerintah menegaskan Satgas akan bekerja secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Prioritas utama difokuskan pada percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat terdampak yang saat ini masih berada di pengungsian, disertai penanganan rumah rusak ringan dan sedang melalui skema kompensasi agar warga dapat segera kembali ke tempat tinggal masing-masing.
“Selain yang sifatnya fisik, posko induk diharapkan menjadi kanal utama untuk komunikasi publik, terutama kemajuan-kemajuan atas kerja yang telah dilakukan Pemerintah dengan melibatkan secara masif rekan-rekan media baik nasional maupun lokal, termasuk optimalisasi ruang sosial media” pungkas Safrizal.
