ASAKITA.NEWS | Banda Aceh — Mantan tahanan politik (tapol/napol) Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sekaligus juru bicara Garda Muda relawan pemenangan Mualem–Dek Fadh, Nyak Dhien, menantang Ketua DPRA, Zulfadli, untuk membuka secara transparan dokumen APBA 2026 dan DPA 2026.
Tantangan tersebut disampaikan sebagai respons atas pernyataan Zulfadli yang sebelumnya menyebut adanya pihak yang “merampok” dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
“Kalau benar ada dana yang hilang, tunjukkan saja. Buka buku APBA dan DPA. Ke mana larinya dana JKA itu?” ujar Nyak Dhien, Jumat (1/5).
Menurutnya, secara sederhana persoalan tersebut dapat dilihat melalui pendekatan logika dasar. Ia menyebut, jika ada pengurangan pada satu pos anggaran, maka seharusnya terdapat penambahan di pos lainnya.
“Kalau pakai teori aritmatika, kalau ada yang berkurang pasti bertambah ke tempat lain. Sederhana saja,” katanya.
Nyak Dhien juga mengungkapkan adanya dugaan sejumlah program baru dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang bukan berasal dari usulan resmi, melainkan muncul belakangan dan diklaim sebagai pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
Ia mengingatkan agar polemik ini tidak berbalik merugikan pihak yang melontarkan tudingan. “Jangan sampai seperti menepuk air di dulang, keciprat ke muka sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri asal-usul program-program baru tersebut, termasuk pihak yang berada di balik pengusulannya.
Nyak Dhien juga meminta SKPA bersikap tegas dengan tidak merealisasikan program-program yang muncul belakangan dan belum jelas dasar pengajuannya.
“Kami ingin lihat siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas program-program itu,” tambahnya.
Di sisi lain, ia menduga pernyataan Ketua DPRA terkait dana JKA sarat kepentingan politik. Ia menilai narasi tersebut bisa jadi upaya membangun citra tertentu di tengah dinamika internal.
“Rakyat tidak bodoh untuk menilai. Semua bisa melihat mana yang tulus dan mana yang sekadar pencitraan,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPRA Zulfadli atau yang akrab disapa Abang Samalanga menyatakan bahwa berkurangnya anggaran JKA diduga akibat adanya pihak di lingkungan Pemerintah Aceh yang melakukan penyimpangan. Ia juga mengkritik tidak dilibatkannya DPR Aceh dalam pembahasan serta meminta agar regulasi terkait dibatalkan.
