ASAKITA.NEWS | BANDA ACEH — Di tengah dinamika polemik publik terkait penyesuaian program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), muncul satu sosok yang konsisten berdiri di garis depan membela arah kebijakan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).
Ia adalah Kak Aisyah Ismail (Kak IIN), Ketua Komisi III DPRA, figur yang tidak banyak tampil dengan retorika keras, tetapi dikenal bekerja senyap menjaga arah kebijakan yang diyakininya berpihak pada rakyat.
Bagi sebagian orang, sikap tegas Kak IIN dalam mengawal kebijakan pro rakyat termasuk penyesuaian JKA mungkin terlihat sebagai keberpihakan politik biasa. Namun bagi mereka yang mengikuti rekam jejaknya sejak Pilkada Aceh 2024, peran Kak IIN bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba.
Ia merupakan bagian dari barisan strategis yang bekerja sejak awal dalam proses pemenangan pasangan Mualem–Dek Fadh, bahkan berada pada posisi penting di balik layar sebagai penggerak logistik dan konsolidasi tim pemenangan.
Pengalaman profesional Kak IIN yang pernah bekerja di perusahaan nasional hingga perusahaan internasional seperti PT Pupuk Iskandar Muda dan sektor industri energi membentuk karakter kepemimpinan yang rasional dan terukur. Ia bukan sosok yang hadir tanpa kapasitas.
Justru dari latar belakang itulah ia memahami bahwa kebijakan publik, termasuk JKA, membutuhkan penyesuaian berbasis data agar tepat sasaran—bukan sekadar mengikuti tekanan opini sesaat.
Dalam konteks kebijakan JKA hari ini, sikap Kak IIN menjadi refleksi dari konsistensi politik yang jarang terlihat. Ia menegaskan bahwa JKA bukan dihapus, melainkan disesuaikan agar tidak terjadi ketimpangan penerima manfaat agar yang benar-benar miskin tidak tersisih oleh mereka yang sebenarnya mampu. Sikap ini menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap rakyat bukan hanya slogan, tetapi keberanian menjaga arah kebijakan tetap berada di jalur keadilan sosial.
Sebagai Ketua Komisi III DPRA, Kak IIN juga dikenal sebagai figur yang bekerja tenang namun efektif. Banyak kebijakan strategis dikawal tanpa perlu sorotan berlebihan.
Dalam dinamika politik Aceh yang sering keras di permukaan, kehadiran figur seperti Kak IIN menunjukkan bahwa loyalitas terhadap kepemimpinan daerah tidak selalu harus tampil riuh kadang justru bekerja dalam diam namun berdampak nyata.
Pada akhirnya, keberadaan Kak IIN di barisan pendukung kebijakan pro rakyat Mualem bukanlah fenomena baru. Ia telah berada di jalur itu sejak awal. Dan dalam setiap dinamika kebijakan termasuk penyesuaian JKA ia memilih tetap berdiri pada satu posisi: menjaga arah kepemimpinan yang diyakininya lahir dari mandat rakyat dan harus tetap berpihak kepada rakyat.
