Asakita.News | Banda Aceh – Pemerintah Aceh mencatat perkembangan positif dalam pengendalian inflasi daerah. Pada April 2026, inflasi Aceh tercatat sebesar 0,23 persen secara bulanan (month-to-month) dan 3,88 persen secara tahunan (year-on-year). Capaian ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 5,31 persen, serta semakin mendekati sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, menyampaikan bahwa tren penurunan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Alhamdulillah, inflasi Aceh menunjukkan tren yang semakin terkendali. Ini merupakan hasil dari sinergi dan langkah konkret yang terus kita lakukan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah,” ujar Mualem.
Secara tahunan, inflasi Aceh masih dipengaruhi oleh sejumlah komoditas utama, antara lain beras dengan andil 0,73 persen, emas perhiasan 0,56 persen, nasi dengan lauk, rokok, serta daging ayam ras. Sementara itu, secara bulanan, kenaikan harga ikan dan angkutan udara menjadi pemicu utama inflasi.
Dari sisi wilayah, inflasi tertinggi terjadi di Aceh Tengah sebesar 4,93 persen, yang dipengaruhi oleh gangguan distribusi akibat bencana banjir dan longsor yang menghambat akses transportasi. Sebaliknya, inflasi terendah tercatat di Meulaboh sebesar 3,14 persen.
Dalam upaya pengendalian inflasi, Pemerintah Aceh melalui koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh bersama TPID terus menggencarkan berbagai program strategis. Sepanjang April 2026, sejumlah kegiatan telah dilaksanakan, di antaranya Gerakan Pangan Murah, Operasi Pasar, Pasar Tani, serta fasilitasi distribusi pangan.
Intervensi tersebut difokuskan pada wilayah terdampak bencana dan kota Indeks Harga Konsumen (IHK), dengan komoditas utama seperti beras, gula pasir, telur ayam ras, dan minyak goreng. Selain itu, optimalisasi distribusi logistik lintas wilayah juga terus ditingkatkan untuk menekan biaya transportasi dan menjaga kestabilan harga.
Memasuki Mei 2026, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha, Pemerintah Aceh telah menyiapkan langkah lanjutan. Di antaranya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di 11 kabupaten/kota, Operasi Pasar di 5 kota IHK, serta fasilitasi distribusi pangan dengan target penyaluran gula konsumsi sebanyak 284 ton dan minyak goreng curah 36 ton.
Dinas Pertanian juga secara rutin menyelenggarakan Pasar Tani di Banda Aceh sebagai alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh bahan pangan segar dan olahan dengan harga yang lebih terjangkau.
Mualem juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengendalian inflasi, termasuk unsur TNI dan Polri yang turut menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas keamanan di lapangan.
“Saya mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran, termasuk TNI dan Polri, yang telah membantu memastikan distribusi pangan tetap lancar dan situasi tetap kondusif. Ini sangat penting dalam menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat,” ujar Mualem.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi juga tidak terlepas dari sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Aceh, BPS Aceh, Satgas Pangan Aceh, serta Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh.
“Sinergi ini sangat penting, terutama dalam menyediakan sistem peringatan dini serta pengawasan terhadap dinamika harga di lapangan,” jelasnya.
Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga, memastikan kelancaran distribusi, serta meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi daerah.[]
