Asakita.News | SIMEULUE — Komitmen menyerap aspirasi rakyat kembali ditunjukkan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, H. Ghufran Zainal Abidin, M.A., yang melakukan kunjungan reses ke Kabupaten Simeulue, Sabtu (28/2/2026). Legislator asal daerah pemilihan Aceh I itu dikenal tak kenal lelah turun langsung ke lapangan, menyisir wilayah terpencil demi memastikan kebutuhan masyarakat tersampaikan hingga ke tingkat pusat.
Setibanya di Banda Lasikin, Ghufran disambut hangat oleh Bupati Simeulue Mohammad Nasrun Mikaris, jajaran Forkopimda, serta Anggota DPRA Ihya Ulumuddin. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting konsolidasi pusat–daerah dalam mengawal percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan Aceh yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Agenda utama kunjungan adalah peninjauan Jembatan Lala Bahagia di Kecamatan Salang, infrastruktur vital yang menghubungkan sejumlah desa di wilayah ujung pulau dengan pusat kabupaten. Kondisi jembatan yang rusak parah dinilai telah menghambat mobilitas warga, distribusi logistik, serta aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
“Dengan melihat langsung kondisi jembatan dan kebutuhan masyarakat, ini hal mendesak yang harus segera ditangani melalui pembangunan ulang agar akses warga tidak terhambat,” tegas Ghufran di lokasi peninjauan. Ia menilai kerusakan jembatan tersebut tidak hanya berdampak pada transportasi warga, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas distribusi barang dan pelayanan publik di Simeulue.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Ghufran menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Simeulue ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Ia berharap proses perencanaan hingga pembangunan dapat dipercepat agar konektivitas wilayah kepulauan kembali normal dan aman bagi masyarakat.
Kunjungan reses ini menegaskan sosok Ghufran Zainal Abidin sebagai wakil rakyat yang merakyat dan responsif terhadap kebutuhan daerah terpencil. Kehadirannya di Simeulue membawa harapan baru bagi masyarakat ujung pulau, bahwa aspirasi mereka tidak berhenti di tingkat lokal, tetapi terus diperjuangkan hingga menjadi kebijakan dan pembangunan nyata di tingkat nasional.
