Asakita.news | Sigli – Forum Aceh Bersatu menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah cepat dan koordinatif Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam menangani dampak bencana banjir bandang serta tanah longsor yang melanda sebagian besar wilayah Aceh pada akhir November 2025.
Bencana hidrometeorologi ekstrem itu, yang dipicu oleh Iklim Tropical Cylon Senyar telah menimbulkan kerusakan masif di 18 kabupaten/kota. Data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat 507 korban jiwa, serta ratusan ribu masyarakat terdampak dan mengungsi, dengan Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang, Bireuen, Aceh Timur, dan Pidie Jaya, Aceh Tengah, bener meriah, galus, dan aceh tenggara menjadi wilayah paling parah.
Ketua Forum Aceh Bersatu, Saiful Mulki, menilai peran Wakil Gubernur Fadhlullah sangat menonjol dalam mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Mulki menyoroti upaya koordinasi lintas sektor yang dilakukan, termasuk dengan kementerian terkait di pusat, sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar penyintas.
“Kerja keras Wakil Gubernur dalam mengoordinasikan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, menjadi langkah yang patut diapresiasi. Hal ini penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Saiful Mulki dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/2/2026).
Saiful menambahkan, respons cepat pemerintah daerah menjadi krusial di tengah situasi darurat ketika masyarakat terdampak sangat membutuhkan kehadiran negara. Upaya menjangkau pengungsi di titik-titik terisolir, memastikan distribusi logistik bantuan, serta memprioritaskan wilayah terparah seperti Bireuen dan sekitarnya, dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata pemimpin terhadap rakyat.
Forum Aceh Bersatu juga mengapresiasi kemampuan Wakil Gubernur dalam menjembatani berbagai kendala di lapangan selama masa tanggap darurat hingga tahap pemulihan. Pendekatan koordinatif yang diterapkan berhasil mempercepat penyelesaian hambatan, mulai dari akses distribusi bantuan hingga sinkronisasi data untuk pembangunan hunian tetap (huntap).
Menurut Saiful, kepemimpinan di masa krisis tidak hanya diukur dari kebijakan formal, melainkan juga dari keberanian mengambil langkah konkret serta kepekaan terhadap kebutuhan riil masyarakat.
“Bencana menuntut kerja cepat, terukur, dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Apa yang dilakukan Wakil Gubernur menjadi contoh bahwa keberpihakan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan,” katanya.
Forum tersebut berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI-Polri, serta seluruh elemen masyarakat terus diperkuat. Hal itu dianggap kunci agar proses pemulihan Aceh pascabencana berjalan optimal, berkelanjutan, dan inklusif termasuk perlindungan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia.
Hingga kini, pemulihan masih berlangsung di tengah tantangan cuaca dan kerusakan infrastruktur yang luas. Pemerintah Aceh telah menetapkan status tanggap darurat sebelumnya dan kini fokus pada tahap rehabilitasi jangka menengah hingga panjang.[]
