BANDA ACEH | ASAKITA.NEWS – Pengamat kebijakan publik asal Aceh, Fuad Samad, menyuarakan keprihatinannya terhadap polemik pengelolaan Blok Andaman yang belakangan menjadi perhatian publik. Dalam wawancara santai bersama tim redaksi di sebuah warung kopi di Banda Aceh, Fuad menegaskan bahwa Aceh tidak boleh lagi kecolongan seperti masa lalu, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam strategis yang selama ini dinilai belum memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh.
Menurut Fuad, polemik terkait Plan of Development (PoD) atau rencana pengembangan di kawasan Andaman menunjukkan bahwa Aceh membutuhkan tim negosiator yang lebih kuat, cepat, dan memiliki kapasitas tinggi dalam memahami aspek teknis, ekonomi, hingga sosial. Ia mengaku mendukung penuh langkah Gubernur Aceh yang telah mengirim surat resmi terkait penundaan keputusan, namun menilai perjuangan tersebut harus dikawal lebih serius dengan gerakan yang lebih terbuka dan terukur.
“Ini bukan persoalan kecil. Jangan sampai Blok Andaman lepas dari kepentingan Aceh. Kita punya kedekatan wilayah, fasilitas pendukung seperti Arun, dan hak historis yang tidak boleh diabaikan. Jangan sampai kejadian masa lalu terulang lagi, Aceh punya sumber daya, tapi rakyat hanya jadi penonton,” ujar Fuad dengan nada serius.
Fuad juga menyoroti pentingnya keterlibatan tenaga ahli dan penguatan kapasitas daerah dalam sektor energi dan migas. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah mulai membangun komunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk perusahaan yang memahami sistem industri perminyakan serta BUMD di Aceh untuk memperkuat posisi tawar daerah apabila nantinya masuk ke tahap negosiasi yang lebih kompleks.
Menurutnya, pemerintah Aceh tidak boleh lagi berjalan lamban atau terkesan diam dalam menghadapi persoalan strategis seperti ini. Ia berharap masyarakat diberikan informasi yang cukup terkait perkembangan negosiasi agar publik bisa ikut mengawal. “Jangan masyarakat tahu setelah gagal baru ribut. Harusnya proses negosiasi dibuka secara sehat supaya rakyat tahu siapa timnya, bagaimana progresnya, dan apa strategi yang sedang diperjuangkan,” katanya.
Fuad menilai, negosiator Aceh ke depan harus terdiri dari figur yang memiliki wawasan luas, kemampuan teknis, kecakapan ekonomi, serta pemahaman sosial yang kuat. Menurutnya, pembahasan pengelolaan energi tidak bisa hanya mengandalkan satu perspektif semata, melainkan harus melibatkan tim multidisiplin agar Aceh tidak mudah dipatahkan dalam argumentasi di tingkat nasional maupun internasional.
Ia juga mendorong agar Pemerintah Aceh mulai mempertimbangkan skema kepemilikan saham atau keterlibatan modal daerah dalam proyek strategis migas, sehingga Aceh tidak hanya menjadi wilayah eksploitasi tetapi juga mendapatkan nilai ekonomi yang jelas. Dengan begitu, sektor energi bisa benar-benar mendorong peningkatan PAD, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pembangunan daerah.
Fuad secara tegas mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu seperti pengelolaan Arun harus menjadi pelajaran besar. Ia menilai selama ini banyak sumber daya alam Aceh yang keluar tanpa transparansi manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, ia mengusulkan agar kontrak-kontrak pengelolaan sumber daya, baik migas maupun sektor lainnya, dievaluasi dan ditinjau ulang demi kepentingan daerah.
“Sudah cukup Aceh dilecehkan dan tertinggal di atas tanah yang kaya sumber daya. Ini waktunya bangkit, mahasiswa, pengusaha, tokoh masyarakat, media, hingga wakil rakyat harus ikut bersuara. Blok Andaman bukan hanya soal migas, tapi soal masa depan ekonomi rakyat Aceh,” pungkas Fuad Samad penuh harap.
