BANDA ACEH — Ketua DPW APKASINDO Perjuangan Aceh, Drs. Parno, menyatakan dukungan kepada Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, S.P., M.P., IPU., ASEAN Eng., untuk dipercaya memimpin Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh secara definitif. Parno menilai Azanuddin bukan sosok yang muncul secara tiba-tiba, melainkan aparatur yang meniti perjalanan birokrasi dari berbagai jenjang serta memahami persoalan pertanian dari aspek teknis, penyuluhan, sarana-prasarana, perkebunan hingga kebutuhan petani di lapangan. Secara resmi, Azanuddin mendapat amanah sebagai Plt Kepala Distanbun Aceh sejak 1 Maret 2026, sembari tetap menjalankan jabatan definitifnya sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
Menurut Parno, pengalaman panjang tersebut menjadi modal penting untuk memimpin sektor pertanian dan perkebunan Aceh. Rekam jejak Azanuddin juga tercatat pernah berada pada posisi strategis di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan. Pada 2018, misalnya, ia tercatat sebagai Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan Distanbun Aceh dan terlibat dalam pembinaan serta pengawasan perusahaan perkebunan di Aceh. Pengalaman lintas bidang itu, menurut Parno, membuat Azanuddin memahami persoalan dari hulu hingga hilir, mulai produksi, penyuluhan, sarana produksi, benih hingga pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
Parno mengatakan salah satu ujian besar kepemimpinan Azanuddin sebagai Plt Kadistanbun adalah penanganan sektor pertanian setelah bencana hidrometeorologi. Pemerintah Aceh mencatat pemulihan sawah rusak ringan dan sedang menjadi pekerjaan besar sepanjang 2026. Pada Juli, progres pemulihan sawah rusak ringan seluas 6.304 hektare mencapai sekitar 40 persen, sedangkan sawah rusak sedang seluas 2.281 hektare telah mencapai sekitar 78 persen. Secara keseluruhan, program pemulihan yang dilakukan bersama Kementerian Pertanian, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota menjangkau sekitar 40.988 hektare lahan sawah.
Memasuki akhir Agustus 2026, Azanuddin menyatakan optimisme pemulihan sekitar 40.852 hektare sawah rusak ringan dan sedang dapat diselesaikan sepanjang tahun sehingga lahan tersebut kembali dimanfaatkan petani, terutama untuk mendukung musim tanam berikutnya. Pemulihan tersebut juga telah menunjukkan hasil konkret di sejumlah daerah. Di Aceh Tamiang, misalnya, lahan hasil rehabilitasi pascabencana di Desa Bukit Panjang, Kecamatan Karang Baru, telah kembali memasuki tahap tanam padi pada Juli 2026 melalui kolaborasi pemerintah daerah dan jajaran Kementerian Pertanian.
Selain pemulihan sawah, Parno menilai kemampuan membangun kolaborasi menjadi hal penting. Di bawah kepemimpinan sementara Azanuddin, Distanbun Aceh juga mendorong penguatan tata kelola perkebunan melalui kerja sama dengan BPN Aceh dan Dinas Pertanahan Aceh, terutama dalam pengelolaan bentang alam pertanian dan perkebunan yang lebih berkelanjutan pascabencana. Pada sektor komoditas, Azanuddin juga mendorong pemanfaatan momentum meningkatnya permintaan kakao dunia sebagai peluang membangkitkan kembali produksi kakao Aceh, yang pada data 2025 memiliki luas areal sekitar 87.770 hektare.
“Pak Azan itu saya kenal sebagai orang yang ikhlas bekerja dan jujur dalam menjalankan amanah. Dia memahami penyuluhan, balai benih, perkebunan, sarana-prasarana, dan persoalan petani karena perjalanan kariernya memang dimulai dari bawah. Karena itu, kalau beliau diberikan kepercayaan secara definitif, saya sangat mendukung. Insyaallah, Mualem tidak salah memilih orang yang memang memahami bidangnya,” kata Parno. Ia mengenang telah mengenal Azanuddin sejak lama, termasuk ketika dirinya berkecimpung dalam proyek perkebunan transmigrasi dan penyuluhan di Aceh Tengah. Menurutnya, sejak awal Azanuddin menunjukkan kemauan untuk terus meningkatkan pendidikan sekaligus kapasitas profesional.
Parno berharap penetapan pejabat definitif Distanbun Aceh dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak, pengalaman lapangan, integritas, serta capaian kerja, bukan semata-mata pertimbangan administratif. Ia menilai tantangan pertanian Aceh ke depan semakin besar, mulai pemulihan sawah pascabencana, penguatan produksi pangan, perlindungan harga komoditas, penyediaan benih, peningkatan kualitas penyuluhan hingga pemberdayaan petani dan perkebunan rakyat. Gubernur Aceh Muzakir Manaf sendiri pada awal September telah menginstruksikan Distanbun untuk mengerahkan sumber daya dan memperkuat kolaborasi dalam mempercepat penanganan petani terdampak bencana. Bagi Parno, kesinambungan kepemimpinan yang memahami medan menjadi penting agar percepatan tersebut tidak kehilangan arah.
