Asakita.News | BANDA ACEH — Akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Dr. Tgk. Misnan, mengingatkan adanya bahaya framing negatif yang berkembang di ruang publik terkait Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Ia menilai, kesalahan persepsi yang terus dibiarkan berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap program yang sejatinya masih berjalan dan tetap berpihak kepada rakyat.
“Yang berbahaya hari ini bukan JKA-nya, tetapi cara pandang yang keliru akibat komunikasi yang tidak utuh. Jika ini dibiarkan, publik bisa kehilangan kepercayaan pada program yang sebenarnya sangat penting,” ujar Misnan, Senin (6/4/2026).
Ia menegaskan, narasi yang menyebut JKA gagal atau dihentikan merupakan bentuk framing yang tidak tepat. Faktanya, program tersebut tetap berjalan dengan sejumlah penyesuaian untuk memastikan keberlanjutan di tengah tekanan fiskal daerah.
Menurutnya, penyempitan sasaran penerima manfaat justru merupakan langkah strategis agar JKA lebih tepat guna. Pemerintah, kata dia, kini memfokuskan program kepada kelompok prioritas seperti masyarakat miskin, rentan, penyandang disabilitas, serta penderita penyakit katastropik.
“Ini bukan kemunduran, melainkan penajaman kebijakan. Justru dengan fokus seperti ini, manfaat JKA akan lebih dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.
Misnan menilai, bahaya terbesar dari framing negatif adalah munculnya kebingungan kolektif di tengah masyarakat. Ketika informasi yang beredar tidak seragam dan cenderung parsial, publik mudah terjebak dalam kesimpulan yang tidak utuh.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar segera memperkuat strategi komunikasi publik melalui pendekatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Narasi tunggal yang konsisten, transparansi anggaran, serta edukasi berkelanjutan dinilai menjadi kunci untuk meredam disinformasi.
“Komunikasi publik harus menjadi garda terdepan. Jangan sampai ruang informasi diisi oleh spekulasi. Pemerintah perlu hadir dengan penjelasan yang sederhana, jujur, dan mudah dipahami,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar JKA tidak terseret dalam kepentingan politik jangka pendek. Menurutnya, ketika program sosial dijadikan alat framing politik, maka yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri.
“JKA adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak kesehatan rakyat. Karena itu, menjaga kepercayaan publik jauh lebih penting daripada memperdebatkan narasi yang tidak berdasar,” pungkasnya.
