AsaKita.News, Aceh, 16 Oktober 2024 — Dalam rangka mendukung kebijakan Merdeka Belajar dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan pendampingan bagi sekolah pelaksana Kurikulum Merdeka. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan IKM pada tahun ajaran 2023/2024 di 11 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Kabupaten/kota yang berpartisipasi dalam kegiatan ini antara lain Kota Sabang, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Barat, Pidie, Simeulue, Bireuen, dan Kota Subulussalam. Peserta kegiatan terdiri dari kepala sekolah dan guru jenjang PAUD, SD, SMP, PKBM, SMK, dan SLB, dengan total sebanyak 670 peserta.
Pendampingan ini bertujuan untuk memperbarui kebijakan Kurikulum Merdeka, memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar, serta meningkatkan penggunaan seri belajar pada Platform Merdeka Mengajar (PMM). Selain itu, kegiatan ini juga berfokus pada optimalisasi komunitas belajar di sekolah, yang menjadi salah satu upaya untuk mendukung peningkatan literasi dan numerasi peserta didik.
Yang menjadi fasilitator dalam kegiatan ini adalah Fasilitator Daerah yang telah terlatih dan memiliki kompetensi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Para fasilitator ini berperan penting dalam mendampingi dan membimbing sekolah-sekolah pelaksana, memberikan panduan praktis, serta berbagi pengalaman dalam penerapan kurikulum yang berbasis pada pengembangan potensi siswa.
Bertempat di ruang Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di berbagai kabupaten/kota, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran di Provinsi Aceh. Pendampingan ini akan memfasilitasi guru dan tenaga kependidikan dalam memperdalam pemahaman mereka tentang penerapan Kurikulum Merdeka, sehingga dapat memaksimalkan potensi peserta didik.
Khusus di Kota Subulussalam, kegiatan pendampingan yang semula dijadwalkan pada 16 Oktober 2024 terpaksa diundur menjadi tanggal 17 Oktober 2024. Hal ini dikarenakan banjir yang melanda wilayah tersebut, sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan kegiatan pada tanggal yang telah direncanakan.
Kepala BPMP Provinsi Aceh, Dr. Muhammad Anis, S.Si.,M.Si menyatakan bahwa dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mempercepat implementasi Kurikulum Merdeka di seluruh Aceh. “Kami berharap pemerintah daerah dapat terlibat aktif dalam memberikan dukungan, baik dari sisi kebijakan maupun fasilitas yang diperlukan, agar proses implementasi ini dapat berjalan lebih cepat dan optimal,” ujarnya.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Kepala Cabang Dinas Wilayah Provinsi Aceh atas dukungan dan kerjasama yang luar biasa dalam menyukseskan kegiatan ini. Peran aktif pemerintah daerah sangat berkontribusi dalam memastikan pelaksanaan pendampingan berjalan lancar dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Aceh.
Pemerintah daerah diharapkan dapat terus bersinergi dengan pihak sekolah dan pendidik untuk memastikan kesuksesan penerapan Kurikulum Merdeka, terutama dalam meningkatkan capaian literasi dan numerasi siswa di daerah masing-masing.
Sumber informasi kegiatan ini disampaikan oleh Bapak Putra Jaya, Penanggung Jawab (PIC) PDM 02 IKM BPMP Aceh, yang berperan aktif dalam memastikan suksesnya pelaksanaan kegiatan pendampingan ini.
Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan sekolah-sekolah di Provinsi Aceh mampu menjalankan Kurikulum Merdeka dengan lebih baik, dan pada akhirnya dapat menciptakan generasi yang lebih cerdas, kreatif, dan inovatif.
