Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A. Malik Musa, S.H., M.Hum., mendorong pemerintah pusat menghadirkan proyek strategis nasional (PSN) di Kabupaten Simeulue. Menurutnya, kehadiran proyek strategis dari pemerintah pusat diperlukan untuk mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Malik Musa saat menyambut kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, ke Kabupaten Simeulue, Selasa (25/8/2026).
Kunjungan Menteri Dikdasmen tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) IV Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Nonformal (PNF) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh.
Di hadapan Menteri Abdul Mu’ti, Malik Musa menekankan bahwa pembangunan Simeulue membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Ia berharap pemerintah tidak hanya hadir melalui program sektoral, tetapi juga menghadirkan proyek strategis yang mampu memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Pulau Simeulue ini harus ada proyek strategis nasional, apa pun bentuknya,” kata Malik Musa dalam sambutannya.
Ia menilai, tanpa adanya proyek strategis yang bersumber dari pemerintah pusat, percepatan pembangunan Simeulue akan menghadapi tantangan yang cukup panjang. Kondisi geografis sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu faktor yang menurutnya perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Pulau Simeulue sebagai pulau terluar dimungkinkan untuk dipusatkan industri perikanan yg terbesar di indonesia atau prabrik pengelengan ikan kapasitas ekspor dan hasil ikan bisa dipusatkan di Simeulue semua.
“Pemerintah pusat harus mengadakan proyek strategis nasional di Simeulue ini. Kalau tidak ada proyek strategis dari pusat, Simeulue ini lama sekali maju,” ujarnya.
Malik Musa bahkan menyelipkan kelakar mengenai karakteristik Simeulue sebagai daerah kepulauan.
“Mengingat Pulau Simeulue adalah pulau tiga T.(Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) Ditambah satu T lagi,(terlupakan)katanya.
Maka harus ada program khusus untuk percepatan pembangunan suatu daerah dari pusat yaitu PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN) khususnya di pulau Simeulue.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pembangunan Simeulue membutuhkan terobosan dan kebijakan afirmatif. Infrastruktur, konektivitas, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat dinilai perlu mendapat dukungan lebih besar agar Simeulue tidak tertinggal dibandingkan daerah lainnya.
Momentum Penguatan Pendidikan
Sementara itu, kunjungan Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti ke Simeulue menjadi bagian penting dari agenda Muhammadiyah Aceh dalam memperkuat sektor pendidikan.
Kehadiran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di daerah paling barat Aceh tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat koordinasi antara pemerintah dan Muhammadiyah, tetapi juga menjadi ruang untuk melihat langsung berbagai tantangan pendidikan di wilayah kepulauan.
Rakorwil IV Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Aceh menjadi forum strategis untuk membahas berbagai agenda pendidikan Muhammadiyah sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah.
Kehadiran pemerintah pusat, kata A Malik Musa, diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan pendidikan sekaligus pembangunan sumber daya manusia di Simeulue.
Selain menghadiri rangkaian Rakorwil, kunjungan Abdul Mu’ti juga diharapkan memberikan energi baru bagi para pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar di Aceh, khususnya di Simeulue.
Bagi Muhammadiyah Aceh, penguatan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah. Pendidikan yang berkualitas dinilai menjadi fondasi penting untuk mencetak sumber daya manusia yang mampu mengelola potensi daerah dan mendorong percepatan pembangunan.
Karena itu, momentum kunjungan Menteri Dikdasmen RI tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, pemerintah daerah, Muhammadiyah, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Dari Simeulue, pesan yang disampaikan Malik Musa pun menjadi penegasan bahwa pembangunan daerah kepulauan membutuhkan keberpihakan, investasi, dan terobosan kebijakan dari pemerintah pusat agar potensi besar yang dimiliki Simeulue dapat berkembang secara optimal.
