Asakita.news | Bireuen – Di saat warga korban bencana membutuhkan kehadiran negara secara nyata, Bupati Bireuen justru menolak pembangunan Hunian Sementara (Huntara). Akibatnya, hingga kini rakyat yang terdampak bencana masih dipaksa bertahan hidup di tenda darurat, menghadapi hujan, panas, dan ancaman penyakit tanpa kepastian masa depan.
Penolakan huntara bukan sekadar keputusan administratif, tetapi telah berubah menjadi kebijakan yang berdampak langsung pada penderitaan manusia. Di lapangan, kondisi pengungsian kian memprihatinkan dan jauh dari standar kelayakan hidup.
Tenda Darurat Jadi Rumah Penderitaan
Tenda-tenda yang berdiri seadanya kini menjadi “rumah” bagi warga. Saat hujan turun, air merembes masuk. Saat siang hari, panas menyengat tanpa perlindungan memadai. Anak-anak tidur di lantai tanah, lansia menahan dingin malam, sementara ibu-ibu hidup dalam kecemasan berkepanjangan.
“Kami bukan minta rumah permanen sekarang. Kami cuma minta huntara supaya bisa hidup sedikit layak,” ujar seorang pengungsi dengan suara bergetar.
Ironisnya, kondisi ini berlangsung bukan hitungan hari, melainkan berbulan-bulan, seolah penderitaan rakyat telah dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
Penolakan Huntara Dinilai Kehilangan Nurani
Berbagai kalangan menilai penolakan huntara oleh Bupati Bireuen sebagai kebijakan yang miskin empati. Huntara bukan proyek prestise, bukan pula pemborosan anggaran, melainkan solusi darurat yang sudah lazim diterapkan di banyak daerah terdampak bencana.
“Kalau pemerintah daerah menutup mata terhadap huntara, lalu apa solusi nyata bagi rakyat hari ini?” kritik seorang aktivis kemanusiaan di Bireuen.
Menurut mereka, alasan apapun tidak bisa membenarkan pembiaran warga hidup di tenda dengan kondisi tidak manusiawi. Negara, dalam hal ini pemerintah daerah, dinilai gagal hadir di saat paling genting.
Janji Rumah Permanen Tak Kunjung Nyata
Pemerintah Kabupaten Bireuen berdalih akan langsung membangun rumah permanen. Namun kenyataannya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lambat, tanpa kejelasan waktu. Janji tinggal janji, sementara rakyat terus menunggu dalam penderitaan.
“Katanya mau bangun rumah tetap, tapi sampai sekarang belum ada apa-apa. Kami disuruh sabar terus,” kata warga lainnya.
Penolakan huntara justru membuat warga terjebak di ruang tunggu penderitaan, tanpa solusi jangka pendek maupun kepastian jangka panjang.
Kritik Publik Menguat, Bupati Diminta Turun ke Tenda Gelombang kritik terhadap kebijakan ini semakin menguat. Tokoh masyarakat, relawan, hingga warganet mempertanyakan keberpihakan pemerintah daerah. Banyak yang mendesak Bupati Bireuen turun langsung ke lokasi pengungsian, bukan hanya menerima laporan di balik meja.
“Coba satu malam saja tidur di tenda, baru tahu bagaimana rasanya jadi rakyat,” tulis seorang warga di media sosial.
Kritik ini bukan serangan politik, melainkan teriakan kemanusiaan dari rakyat yang merasa diabaikan. Saat Kebijakan Menjauh dari Rasa Kemanusiaan. Penolakan huntara kini menjadi simbol jauhnya kebijakan dari rasa kemanusiaan. Ketika prosedur dan alasan administratif lebih diutamakan daripada keselamatan dan martabat warga, maka yang lahir adalah penderitaan berkepanjangan.
Rakyat Bireuen tidak meminta kemewahan. Mereka hanya menuntut hak paling dasar: hidup sementara di tempat yang layak dan manusiawi. Pertanyaannya, sampai kapan mereka harus menunggu, dan sampai kapan pemerintah daerah memilih menutup mata.
