Asakita.news | BANDA ACEH : Direktur Aceh Social Development (ASD), Nasrul Sufi, menegaskan bahwa bantuan Meugang dari Presiden merupakan hasil perjuangan politik dan diplomasi Wakil Gubernur Aceh dalam melobi pemerintah pusat agar masyarakat Aceh, khususnya yang terdampak bencana, tetap dapat menjalankan tradisi sosial secara bermartabat menjelang Ramadan. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini dapat tereduksi apabila di tingkat gampong muncul praktik rent seeking dalam proses distribusi.
Menurut Nasrul, rent seeking yaitu perilaku mencari keuntungan melalui kekuasaan atau jabatan menjadi ancaman serius bagi integritas kebijakan sosial. Jika distribusi daging Meugang dipenuhi kepentingan sempit, favoritisme, atau transaksi tersembunyi, maka bantuan yang seharusnya memperkuat kohesi sosial justru berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Bantuan ini lahir dari kerja politik yang tidak ringan. Karena itu, sangat disayangkan jika di lapangan justru terjadi distorsi distribusi akibat rent seeking yang menggerus keadilan sosial,” ujar Nasrul, Rabu (11/2).
Ia menegaskan bahwa Meugang bukan sekadar tradisi konsumsi daging, melainkan simbol solidaritas, empati sosial, dan martabat masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, seluruh aparatur gampong didorong untuk mengelola distribusi secara adil, transparan, dan akuntabel, agar tidak melahirkan kecemburuan sosial, eksklusi, maupun ketegangan antarwarga.
Nasrul juga mengapresiasi peran Wakil Gubernur Aceh yang secara aktif memperjuangkan bantuan ini melalui komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok rentan dan komitmen menjaga stabilitas sosial pascabencana. Namun, ia menekankan bahwa perjuangan di tingkat pusat harus diimbangi dengan integritas pelaksanaan di tingkat lokal.
“Perjuangan Wagub akan kehilangan makna jika implementasi di gampong justru mencederai rasa keadilan. Kebijakan sosial harus hadir sebagai kehadiran negara yang beretika, bukan sebagai sumber friksi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nasrul mendorong Aceh untuk menjadikan momentum Meugang sebagai contoh praktik kebijakan sosial berbasis budaya yang berintegritas. Dengan modal sosial dan kearifan lokal yang kuat, Aceh memiliki peluang besar untuk menunjukkan kepada publik nasional bahwa tradisi lokal dapat bersinergi dengan kebijakan negara dalam menjaga harmoni sosial.
Ia menambahkan, keberhasilan bantuan Meugang tidak diukur dari besaran anggaran semata, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kohesi sosial, dan mencegah konflik di tingkat paling bawah.
“Aceh harus tampil sebagai teladan nasional, bahwa kebijakan sosial dapat dijalankan tanpa rent seeking, tanpa diskriminasi, dan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan serta persatuan,” pungkas Nasrul.
