TAPAKTUAN – Asakita.News – Untuk pengembangan organisasi profesi guru agar lebih berkembang dan solid, Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Aceh Selatan periode 2025-20230 yang baru dilantik beberapa hari lalu menemui Bupati Aceh Selatan.
Pengurus PGRI Kabupaten Aceh Selatan yang dimotori oleh ketuanya, Fatayuddin SPd diterima langsung oleh bupati, H Mirwan MS, SE MSos dengan suasana hangat dan bersahabat di pendopo bupati kabupaten setempat, Jum’at (31/10/2025).
Ketua PGRI Aceh Selatan, Fatayuddin kepada media ini, Sabtu (1/11/2025) mengatakan, dalam pertemuan sekaligus bersilahturrahmi tersebut, kami menyampaikan beberapa poin penting kepada bupati.
“Kegiatan jelang Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT PGRI pada akhir bulan November 2025, kekuatan hukum PGRI dan masalah Sekretariat PGRI Kabupaten Aceh Selatan,” sebut Fatayuddin.
Ia menjelaskan, poin pertama. Pada tanggal 25 Noverber 2025 akan digelar Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-80, perlu dilakukan koordinasi dengan Pemkab Aceh Selatan, dalam hal ini langsung ke bupati.
“Kekuatan hukum PGRI berakar dari perannya sebagai organisasi profesi yang diakui oleh undang-undang, yang memberikan kewenangan untuk menetapkan kode etik, memberikan bantuan hukum, serta melindungi profesi dan kesejahteraan guru, merupakan poin kedua yang kami sampaikan kepada bupati,” kata Fatayuddin.
Dikatakannya, selain itu status hukumnya juga didukung oleh landasan peraturan presiden yang menetapkan 25 November sebagai Hari Guru Nasional (HGN) yang diperingati setiap tahunnya.
Fatayuddin mengungkapkan, Kantor Sekretariat PGRI Kabupaten Aceh Selatan belum ada, selama ini hanya memakai sementara Kantor UPTD yang berada di Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara.
Seharusnya Sekretariat PGRI Aceh Selatan harusnya berada di Tapaktuan sebagai ibu kota kabupaten.
“Tiga poin penting inilah yang kami sampaikan selaku Pengurus PGRI Kabupaten Aceh Selatan supaya ada tanggapan positif dari bupati dan memberikan solusi,” ucap Fatayuddin. (*)
