Asakita.news | Banda Aceh — Partai Perjuangan Aceh (PPA) meminta pemerintah pusat untuk lebih melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembersihan serta rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab–rekon) pascabanjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh beberapa waktu lalu. Pelibatan warga dinilai jauh lebih efektif, berkeadilan, sekaligus mampu menggerakkan ekonomi rakyat di tengah kondisi sulit.
Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh (PPA), Prof. Adjunct Dr. Marniati, S.E., M.Kes, menegaskan bahwa keterbatasan jumlah personel TNI dan aparat negara di lapangan seharusnya menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mengoptimalkan peran masyarakat setempat.
“Jumlah TNI tentu terbatas. Sementara masyarakat Aceh sangat banyak dan siap bekerja. Jika diberdayakan, mereka bisa menjadi pasukan semut yang efektif untuk mempercepat pembersihan lumpur, puing, dan material sisa bencana,” ujar Marniati, Senin (6/1).
PPA mengusulkan agar pemerintah pusat mengalokasikan anggaran padat karya dengan memberikan upah layak kepada warga yang terlibat langsung di lapangan. Menurut Marniati, pemberian uang lelah sebesar Rp165 ribu per hari kepada masyarakat tidak hanya membantu percepatan penanganan bencana, tetapi juga menjadi bentuk keberpihakan negara kepada rakyat yang sedang mengalami kesusahan.
“Anggaran yang selama ini dikeluarkan untuk tenaga dari luar daerah sebaiknya dialihkan kepada masyarakat lokal. Uang tersebut akan beredar di Aceh dan menggerakkan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Selain itu, PPA juga mendorong agar pemuda Aceh dilibatkan secara aktif dalam pembangunan rumah bantuan bagi korban banjir dan longsor. Pelibatan pemuda lokal dinilai mampu meningkatkan rasa memiliki, mempercepat pekerjaan, serta menjadi sarana pemberdayaan generasi muda di daerah terdampak.
“Rehab–rekon jangan hanya soal bangunan berdiri, tapi juga tentang membangun kembali ekonomi dan martabat masyarakat. Libatkan pemuda, kontraktor lokal, serta pelaku usaha daerah agar ekonomi Aceh tetap berputar,” lanjut Marniati.
PPA menilai, pendekatan rehabilitasi berbasis partisipasi masyarakat akan memberikan dampak berlapis, mulai dari percepatan pemulihan fisik wilayah terdampak, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga penguatan ekonomi daerah.
Di akhir pernyataannya, Marniati berharap pemerintah pusat dapat lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat Aceh pascabencana dan menjadikan pelibatan warga sebagai kebijakan utama, bukan sekadar pelengkap.
“Rakyat Aceh tidak ingin hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Libatkan mereka, percayai mereka, dan beri kesempatan untuk bangkit bersama,” pungkasnya.[Redaksi]
