Asakita.news | BANDA ACEH – Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh (PPA) Prof. Adjunt Maniarti, S.E M.Kes, secara resmi meminta Presiden Republik Indonesia untuk memberikan kompensasi khusus berupa keringanan beban pembayaran layanan PDAM dan PLN bagi masyarakat yang terdampak musibah banjir.
Langkah ini dinilai mendesak mengingat kondisi ekonomi warga yang kian terpuruk setelah harta benda dan sarana usaha mereka terendam banjir selama beberapa hari terakhir.
Poin Utama Desakan Ketum PPA:
1. Keringanan Biaya: Meminta pemerintah pusat memberikan subsidi atau pembebasan tagihan listrik (PLN) dan air bersih (PDAM) selama masa pemulihan pascabanjir.
2. Kondisi Ekonomi: Menekankan bahwa warga saat ini harus fokus pada perbaikan rumah dan kebutuhan pokok, sehingga tagihan rutin akan menjadi beban yang sangat berat.
3. Akses Air Bersih: Menyoroti pentingnya ketersediaan air bersih pascabanjir untuk mencegah wabah penyakit di lingkungan pengungsian dan pemukiman.
“Kami memohon kepada Bapak Presiden agar melihat langsung kesulitan warga kami. Selain bantuan logistik, keringanan biaya bulanan seperti listrik dan air akan sangat membantu mereka untuk bangkit kembali,” ujar Ketum PPA dalam pernyataan resminya.
Harapan untuk Pemerintah Pusat
Ketum PPA berharap kebijakan ini dapat segera diputuskan melalui koordinasi dengan kementerian terkait dan jajaran direksi BUMN. PPA juga berkomitmen untuk terus mengawal penyaluran bantuan di lapangan agar tepat sasaran bagi masyarakat yang paling terdampak.
Hingga saat ini, ribuan warga di beberapa titik di Aceh masih berupaya membersihkan sisa-sisa lumpur, sembari berharap adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat untuk meringankan beban finansial mereka.[Redaksi]
