Jakarta – asakita.news — Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, didampingi Plt. Sekda Aceh, M. Nasir, S.I.P., M.P.A., dan Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Abd. Qahar, S.Kom., M.M., melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Rabu (3/7/2025). Kunjungan ini dalam rangka memperkuat manajemen kepegawaian serta membahas pemenuhan kebutuhan ASN yang strategis di Aceh.
Rombongan Pemerintah Aceh disambut langsung oleh Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Aceh yang akrab disapa Mualem turut memboyong sejumlah bupati dan wali kota dari berbagai kabupaten/kota di Aceh sebagai bentuk sinergi daerah dalam membangun kekuatan ASN yang responsif dan berkualitas.
Gubernur Mualem menegaskan bahwa penguatan ASN menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh, yang mencakup integrasi nilai-nilai syariat Islam dalam sistem pendidikan dan layanan publik, pemberdayaan sektor UMKM dan industri halal, serta akselerasi digitalisasi pemerintahan.
“Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan ASN di Aceh benar-benar dipenuhi secara proporsional dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Ini penting agar pelayanan publik di daerah semakin baik dan merata,” ujar Gubernur Mualem.
Dalam pemaparannya, Pemerintah Aceh menyampaikan data kebutuhan ASN berdasarkan analisis formasi, di mana sektor pendidikan masih menjadi prioritas tertinggi dengan angka mencapai 58,45%, disusul oleh sektor kesehatan sebesar 5,70%. Keduanya menjadi kunci dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Aceh.
Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi langkah strategis Pemerintah Aceh dalam merancang penguatan ASN berbasis kebutuhan riil daerah. Ia menegaskan bahwa BKN siap mendukung langkah-langkah Pemerintah Aceh dalam meningkatkan tata kelola kepegawaian secara modern dan profesional.
Pertemuan ini juga membahas sinergi dalam pelaksanaan seleksi ASN tahun 2025, pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian, serta perlunya penataan ulang formasi yang adaptif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan layanan publik di Aceh.
Kunjungan ini dinilai sebagai momentum penting memperkuat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Aceh dan BKN, sekaligus membuka ruang dialog yang konstruktif bagi penyelesaian berbagai isu strategis kepegawaian di daerah.**
Gureaceh
