Luwu Utara – Faisal Tanjung, aktivis LSM BAIN HAM RI di Kabupaten Luwu Utara, akhirnya angkat bicara setelah namanya ramai disorot dan dihujat publik terkait pelaporan terhadap dua guru SMAN 1 Luwu Utara. Ia mengaku merasa “dihakimi” oleh opini publik, padahal ia menilai hanya menjalankan tugas setelah menerima aduan dari siswa dan orang tua.
Kontroversi ini mencuat kembali setelah kasus pungutan sebesar Rp20 ribu yang disebut sebagai iuran sukarela berujung pada proses hukum panjang. Laporan Faisal yang dibuat sejak 2022 menuding dua guru, Abdul Muis dan Rasnal, melakukan pungutan tak sesuai aturan di sekolah negeri.
Proses hukum kemudian menetapkan kedua guru bersalah, dijatuhi hukuman penjara satu tahun, serta diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN (PTDH). Putusan tersebut memicu gelombang simpati publik terhadap kedua guru, sekaligus kritik tajam kepada Faisal sebagai pihak pelapor.
Faisal menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan menentukan hukuman para guru. “Saya hanya pelapor. Tidak ada intervensi dalam penyelidikan atau pengadilan. Tetapi publik justru menempatkan saya sebagai pihak yang paling bersalah,” ujarnya, dikutip dari Kumparan.
Ia mengaku beberapa pihak mencoba membangun narasi bahwa dirinya menjatuhkan guru. Menurut Faisal, laporan tersebut merupakan bentuk pengawasan LSM terhadap dugaan pelanggaran di dunia pendidikan. “Saya justru merasa dihakimi oleh opini publik,” tambahnya.
Kasus ini terus viral setelah sejumlah tokoh nasional dan pejabat pemerintah pusat ikut memberikan tanggapan. Tekanan publik kemudian meluas hingga ranah politik dan media sosial, memunculkan kembali diskusi soal aturan iuran pendidikan dan batas peran LSM dalam pengawasan.
Di sisi lain, beberapa media lokal memberitakan bahwa keluarga kedua guru berharap ada keadilan yang lebih manusiawi. Mereka mengaku kaget karena pungutan kecil berujung pada pemecatan dan proses hukum yang begitu berat.
Faisal meminta masyarakat melihat peristiwa ini secara objektif. Ia menegaskan bahwa laporan yang masuk ke LSM berasal dari masyarakat, bukan dari inisiatif pribadi atau kepentingan tertentu.
Kasus ini kini menjadi sorotan nasional dan membuka kembali diskusi besar tentang transparansi pengelolaan iuran sekolah, tata kelola pengawasan pendidikan, serta bagaimana opini publik dapat memengaruhi persepsi terhadap proses hukum.
