ARC USK dan ILO Dorong Implementasi Sistem Digital untuk Penguatan Rantai Pasok Nilam Aceh
ARC-PUIPT Nilam Aceh Universitas Syiah Kuala (USK) bersama International Labour Organization (ILO) melalui program PROMISE II Impact menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Study and Policy to Improve the Value Chain Ecosystem of Indonesian Patchouli Commodities: Implementation Coordination of Digital System Development of Patchouli Oil Industry in Aceh”, Kamis, 21 Agustus 2025 di Hotel Ayani, Banda Aceh.
FGD ini mempertemukan lintas pemangku kepentingan mulai dari lembaga pemerintah, industri, lembaga keuangan, hingga petani nilam, dengan tujuan memperkuat ekosistem digital rantai pasok minyak nilam Aceh agar lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
FGD ini menghadirkan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan, di antaranya: Biro Perekonomian Setda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Aceh, BSI Maslahat, PT Global Mandiri USK, PT U-Green Aromatic, koperasi dan kelompok petani nilam, serta mitra UMKM.
Dalam paparannya, Ketua ARC USK, Dr. Syaifullah Muhammad, menjelaskan bahwa gagasan digitalisasi industri nilam sudah tertuang dalam roadmap pengembangan industri nilam sejak 2016, namun saat itu masih dianggap mimpi karena keterbatasan sumber daya.
“Sejak 2024 bersama ILO, kita mulai membangun ERP MyNilam sebagai platform untuk mendeteksi rantai nilai dan rantai pasok nilam. Data digital ini akan menjadi dasar bagi UMKM dan petani untuk memperoleh akses permodalan serta memperluas peluang hilirisasi, termasuk Banda Aceh sebagai Kota Parfum,” ujar Syaifullah.
Perwakilan ILO, Yanis Saputra, menekankan pentingnya inklusivitas dalam transformasi digital. “MyNilam kami rancang sebagai platform traceability untuk memastikan setiap pelaku dalam rantai pasok nilam bisa berkontribusi. Endgame dari ERP ini adalah terbentuknya forum digital yang menghubungkan semua aktor ekosistem,” jelas Syaifullah melanjutkan.
Dari pihak pemerintah daerah, Tomi Mukhtar selaku Juru Bicara Pemko Banda Aceh menyatakan, “Kami melihat peluang hilirisasi dan branding Banda Aceh sebagai Kota Parfum. Dukungan kebijakan daerah akan diarahkan untuk memperkuat promosi dan daya saing ekspor.” Ungkap Tomi.
Hal senada disampaikan Muparrih dari Kanwil Bea Cukai Aceh. “Bea Cukai siap mendukung aspek ekspor nilam dengan penyederhanaan prosedur dan fasilitasi agar minyak nilam Aceh lebih mudah menembus pasar internasional dan proses ekspor bisa dilakukan langsung dari Aceh,” ujar Muparrih bersemangat.
Elsa Rozani dari Biro Perekonomian menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas lembaga. “Penguatan ekosistem digital nilam perlu diselaraskan dengan kebijakan pembangunan ekonomi daerah agar keberlanjutan program dapat terjamin,” jelas Elsa.
Sementara itu, Diskominfo Aceh menawarkan sinkronisasi dengan kebijakan Satu Data Aceh untuk menjamin keberlanjutan sistem. Sebagai salah satu user dari MyNilam, Mitra Petani menyuarakan kebutuhan pendampingan intensif untuk menghindari kesenjangan digital.
Perwakilan petani, menyampaikan harapannya agar aplikasi MyNilam benar-benar membantu petani. Petani butuh pendampingan intensif agar bisa memanfaatkan aplikasi digital. Tanpa itu, kesenjangan teknologi bisa menjadi kendala.
FGD ini menghasilkan kesepahaman bahwa pengembangan ekosistem digital minyak nilam perlu didukung oleh penyelarasan kebijakan lintas lembaga yang mendorong hilirisasi dan promosi ekspor, serta peran kolaboratif antara pemerintah, koperasi, sektor swasta, universitas, dan lembaga keuangan. Selain itu, implementasi teknis yang inklusif dengan dukungan infrastruktur digital di tingkat petani dan koperasi menjadi kunci agar transformasi berjalan efektif. Keberlanjutan program juga perlu dijamin melalui pemberian insentif ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan.
Dengan dukungan ILO melalui PROMISE II Impact, diharapkan ekosistem digital minyak nilam dapat memperkuat posisi Aceh sebagai produsen utama nilam dunia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui industri berbasis kerakyatan.
