AsaKita.News, Bireuen – Kacabdin Bireuen, Abdul Hamid, S.Pd., M.Pd., memimpin apel besar yang dihadiri oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Bireuen pada Kamis, 26 September 2024. Apel tersebut berlangsung di halaman kantor Cabdin yang berlokasi di Cot Ijue, Peusangan, dan diikuti oleh seluruh kepala sekolah, staf, serta para pegawai Cabdin setempat.
Dalam amanatnya, Abdul Hamid menegaskan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam menghadapi Pilkada 2024 yang akan segera berlangsung. “Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga profesionalisme dalam bekerja dan tidak terlibat dalam politik praktis. Netralitas adalah hal mutlak yang harus kita jaga bersama agar proses demokrasi di daerah ini berjalan dengan baik dan adil,” ujar Abdul Hamid dengan penuh penekanan.
Usai apel, seluruh peserta apel mengikuti sesi penandatanganan ikrar netralitas. Penandatanganan ini merupakan simbol komitmen ASN di lingkungan Cabdin Bireuen untuk tetap profesional dan tidak berpihak pada salah satu calon dalam Pilkada 2024. Ikrar netralitas tersebut sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang menekankan pentingnya ASN bersikap netral dalam proses politik di tingkat nasional maupun daerah.
“Kami, sebagai kepala sekolah dan ASN, berkomitmen penuh untuk menjalankan tugas kami sesuai dengan aturan dan kode etik yang berlaku. Netralitas ini akan kami jaga untuk menjaga kredibilitas kami sebagai abdi negara,” ujar salah satu kepala sekolah yang turut menandatangani ikrar.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hamid juga memberikan pengingat penting kepada seluruh ASN agar tidak terpengaruh oleh tekanan atau godaan dari pihak manapun yang berusaha menarik ASN ke dalam pusaran politik. “Pilkada adalah milik rakyat, bukan ASN. Oleh karena itu, kita harus selalu mengingat bahwa tugas kita adalah melayani masyarakat, bukan mendukung kandidat tertentu,” lanjutnya
Kegiatan apel dan penandatanganan ikrar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan ASN dalam menghadapi Pilkada yang penuh dengan dinamika. Abdul Hamid juga mengingatkan bahwa setiap ASN yang terbukti melanggar ketentuan netralitas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu sanksi administratif maupun sanksi disiplin yang lebih berat.
“Penegakan disiplin ASN dalam menjaga netralitas ini bukan hanya sekadar formalitas. Kami akan memastikan bahwa seluruh proses ini berjalan dengan transparan dan tegas,” tambah Abdul Hamid. Ia juga menyatakan bahwa pengawasan terhadap netralitas ASN akan diperketat, termasuk melalui koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Sumber. Detikacehnews.id
