Asakita.News | Bireuen — Ratusan siswa SMAN 1 Peudada, Kabupaten Bireuen, menggelar aksi unjuk rasa yang berujung pada mogok belajar, Jumat (21/8/2026). Dalam aksi tersebut, para siswa menyampaikan tuntutan agar Kepala SMAN 1 Peudada, Fadli, segera dicopot atau diganti dari jabatannya.
Aksi ini melibatkan siswa dari berbagai tingkatan, mulai dari kelas X, XI, hingga XII. Mereka berkumpul di lingkungan sekolah dan menyampaikan sejumlah keberatan terhadap kepemimpinan kepala sekolah yang baru menjabat selama beberapa bulan tersebut.
Para siswa menilai, selama kepemimpinan Fadli, komunikasi antara pihak sekolah dan peserta didik tidak berjalan sebagaimana yang mereka harapkan. Mereka juga menganggap kepala sekolah kurang memberikan perhatian terhadap kegiatan siswa serta dinilai tidak cukup terbuka dalam merespons aspirasi yang disampaikan.
Aksi tersebut dipimpin Ketua OSIS SMAN 1 Peudada, Fiki Ardiansyah. Dalam penyampaiannya, Fiki mengatakan para siswa telah sepakat untuk menghentikan kegiatan belajar mengajar hingga tuntutan pergantian kepala sekolah dipenuhi.
“Kami semua sudah kompak mogok belajar sampai Kepsek diganti dengan yang baru. Kepsek yang sekarang baru menjabat sekitar beberapa bulan, namun kami menilai beliau angkuh, sombong, dan kurang peduli terhadap kegiatan siswa,” ujar Fiki.
Menurut Fiki, keputusan untuk melakukan mogok belajar bukan diambil secara tiba-tiba. Para siswa mengaku telah membicarakan persoalan tersebut dan merasa perlu menyampaikan sikap secara terbuka agar mendapat perhatian dari pihak berwenang.
Mereka berharap aksi tersebut tidak dipandang semata-mata sebagai bentuk pembangkangan terhadap sekolah, melainkan sebagai penyampaian aspirasi atas kondisi yang mereka rasakan selama mengikuti proses pendidikan. Para siswa juga meminta agar tuntutan mereka segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai.
Selain mendesak pergantian kepala sekolah, para siswa meminta Dinas Pendidikan Provinsi Aceh turun langsung ke SMAN 1 Peudada. Mereka berharap dinas melakukan klarifikasi, memeriksa persoalan yang menjadi dasar aksi, serta mempertemukan siswa, guru, komite sekolah, dan kepala sekolah untuk mencari solusi.
Para siswa khawatir konflik yang tidak segera diselesaikan akan semakin mengganggu kegiatan belajar mengajar. Mereka menilai, apabila persoalan tersebut dibiarkan berlarut-larut, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga guru dan seluruh warga sekolah.
Wakil Kepala SMAN 1 Peudada, Tarwiyah, S.Pd., M.Pd., Gr., membenarkan adanya aksi unjuk rasa dan mogok belajar yang dilakukan para siswa.
Ia menjelaskan, setelah menyampaikan orasi dan tuntutan, para siswa meninggalkan lingkungan sekolah. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar pada hari tersebut tidak berjalan seperti biasanya.
“Setelah menyampaikan orasi, para siswa meninggalkan sekolah dan tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar,” demikian penjelasan Tarwiyah.
Tarwiyah juga membenarkan bahwa Fadli baru menjabat sebagai Kepala SMAN 1 Peudada selama beberapa bulan. Namun, pihak sekolah belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai substansi tuntutan siswa maupun langkah yang akan diambil untuk meredakan situasi.
Aksi tersebut menjadi perhatian serius karena melibatkan ratusan peserta didik dan berdampak langsung terhadap proses pendidikan. Mogok belajar juga menunjukkan adanya persoalan komunikasi dan kepercayaan antara siswa dengan pihak manajemen sekolah yang perlu segera ditangani.
Dalam situasi seperti ini, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh diharapkan tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi juga segera melakukan penelusuran langsung ke sekolah. Klarifikasi dari seluruh pihak dinilai penting agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Pihak dinas juga diharapkan memastikan hak siswa untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi. Di sisi lain, penyelesaian persoalan perlu dilakukan secara objektif dengan mendengarkan keterangan siswa, guru, kepala sekolah, komite sekolah, serta pihak-pihak lain yang berkaitan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMAN 1 Peudada, Fadli, belum memberikan tanggapan terkait tuntutan ratusan siswa maupun penilaian yang disampaikan dalam aksi tersebut.
