Asakita.News | Banda Aceh – Bantuan pertanian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) untuk kabupaten/kota terdampak banjir di Aceh hingga kini dilaporkan belum juga terealisasi. Padahal, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya telah melakukan kunjungan kerja ke Aceh khusus untuk membahas dan menyalurkan dukungan tersebut.
Kondisi ini menyulut keprihatinan sekaligus pertanyaan besar di tengah masyarakat terdampak yang sedang berjuang memulihkan perekonomian mereka.
Sorotan tajam datang dari Forum Pemuda Aceh (FPA). Ketua FPA, Syarbaini, mempertanyakan keseriusan dan komitmen para kepala daerah, baik bupati maupun wali kota di Aceh dalam mengawal dan merealisasikan bantuan dari pemerintah pusat tersebut.
”Menteri Pertanian memberikan bantuan itu agar masyarakat terdampak banjir bisa segera mengolah dan memanfaatkan kembali lahan pertanian mereka. Paska banjir, kondisi masyarakat sangat sulit. Seharusnya para kepala daerah peka terhadap kondisi warganya dan bergerak cepat,” tegas Syarbaini dalam keterangannya, Rabu (5/8/2026).
Menurut Syarbaini, lambatnya penyaluran ini menunjukkan kurangnya responsivitas pemerintah kabupaten/kota dalam menangani dampak pascabencana sektor pertanian. Seharusnya, jajaran bupati dan wali kota tanggap memangkas jalur birokrasi agar bantuan modal maupun sarana produksi pertanian dapat langsung diterima para petani.
Atas tertahannya proses tersebut, FPA mendesak Gubernur Aceh untuk turun tangan secara tegas. Gubernur diminta segera memanggil seluruh bupati dan wali kota yang daerahnya belum merealisasikan bantuan Kementan RI.
”Kami mendesak Gubernur Aceh segera memanggil para bupati dan wali kota yang belum menyalurkan bantuan tersebut. Jangan biarkan masyarakat menunggu tanpa kepastian di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat di beberapa wilayah terdampak banjir masih menanti realisasi bantuan untuk memulai kembali aktivitas bertani mereka.
