Asakita.News | BANDA ACEH – Pusat Studi Pemuda Aceh (PUSDA) menggelar Diskusi Publik bertema “Arah Baru Pembangunan Ekonomi dalam Memperkuat UMKM dan Investasi Aceh” di Banda Aceh, Senin (6/7/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan unsur pemerintah, BUMD, akademisi, pelaku UMKM, dan berbagai elemen masyarakat guna membahas strategi percepatan pembangunan ekonomi Aceh yang berkelanjutan.
Ketua PUSDA, Heri Safrijal, menegaskan bahwa salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah pengelolaan Blok Andaman. Menurutnya, PUSDA mendukung langkah tegas Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang menginginkan hilirisasi migas dilakukan di Aceh agar mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, memperkuat industri lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai hilirisasi merupakan momentum penting untuk membangun kemandirian ekonomi Aceh.
Perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Fauzi Mahmuddin, menjelaskan bahwa meskipun kewenangan Dinas ESDM lebih berfokus pada sektor mineral, energi, dan batu bara (Minerba), keberadaan industri pertambangan terbukti memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan perkembangan UMKM di sekitar operasional PT Mifa di Aceh Barat maupun PT Solusi Bangun Andalas (SBA) yang melahirkan berbagai usaha baru, seperti rumah makan, kios, hingga produk lokal yang mampu bersaing di pasar.
Direktur Komersial PT PEMA, Faisal Ilyas, mengatakan PT PEMA terus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi Aceh. Selain meningkatnya Pendapatan Asli Aceh (PAA) dari sektor gas akibat kenaikan harga energi pada tahun 2025, PT PEMA juga aktif mendampingi petani kopi hingga berhasil menembus pasar ekspor. Menurutnya, penguatan sektor kopi merupakan salah satu upaya membangun komoditas unggulan Aceh yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM.
Faisal juga menegaskan PT PEMA berkomitmen memperbaiki tata kelola perusahaan agar menjadi BUMD yang sehat dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah. Ia menyebut keberhasilan perusahaan akan berdampak langsung pada kemampuan Pemerintah Aceh membiayai berbagai program strategis, termasuk Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Sementara itu, Akademisi Universitas Abulyatama, Dr. Usman Lamreung, menilai investasi yang paling berdampak terhadap ekonomi rakyat adalah investasi di sektor riil seperti pariwisata, pertanian, perikanan, kuliner, dan industri kreatif. Menurutnya, jika sektor-sektor tersebut dikelola secara profesional dan didukung promosi yang kuat, maka perputaran ekonomi masyarakat akan berlangsung lebih cepat dibandingkan hanya mengandalkan sektor ekstraktif.
Diskusi publik yang dipandu Ketua Panitia Syarbaini tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya penguatan hilirisasi sumber daya alam di Aceh, peningkatan daya saing UMKM melalui digitalisasi, penguatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, serta perlunya kebijakan investasi yang berpihak pada kepentingan daerah. PUSDA berharap hasil diskusi ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah Aceh dalam menyusun arah pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
