Asakita.News | JAKARTA — Memanasnya dinamika politik Aceh menuai sorotan serius dari tokoh Aceh di Jakarta, Suryadi Djamil. Ia menegaskan pentingnya menjaga soliditas antara eksekutif dan legislatif agar pemerintahan berjalan stabil, efektif, dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Menurut Suryadi, konflik terbuka yang terus dipertontonkan ke ruang publik tidak hanya kontraproduktif, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Ia menilai polemik yang berkembang telah melampaui batas kewajaran dan bisa membentuk citra negatif Aceh di tingkat nasional.
“Jangan sampai ruang publik dipenuhi drama politik yang tidak substansial. Ini bukan tontonan yang mendidik, apalagi memberi solusi,” tegasnya.
Suryadi juga menyoroti maraknya tuduhan tanpa bukti kuat yang beredar di ruang publik. Ia mengingatkan bahwa praktik tersebut berbahaya dan mencederai prinsip transparansi serta akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pejabat publik.
“Jika memang ada dugaan pelanggaran, sampaikan secara terbuka, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan sekadar pernyataan yang memicu kegaduhan dan spekulasi,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk kembali pada nilai musyawarah dan kearifan lokal Aceh. Menurutnya, dialog terbuka dan komunikasi yang sehat merupakan langkah paling elegan dalam menyelesaikan perbedaan tanpa memperuncing konflik.
Suryadi juga menyampaikan keyakinannya terhadap kepemimpinan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang dinilai memiliki kapasitas dalam meredam konflik serta mengambil keputusan strategis. Namun, ia tetap menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kepercayaan publik adalah modal utama. Karena itu, keterbukaan informasi harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan,” tambahnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta pimpinan legislatif, khususnya Ketua DPRA, untuk menunjukkan kedewasaan dalam berkomunikasi serta mengedepankan data dan fakta dalam setiap pernyataan kepada publik.
Sebagai solusi jangka panjang, Suryadi mengusulkan adanya penyegaran kepemimpinan di parlemen daerah guna menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan produktif. Ia menilai Aceh memiliki banyak figur potensial yang mampu membawa perubahan positif.
Beberapa nama yang disebut antara lain Salmawati, Aiyub Abbas, dan Anwar. Ketiganya dinilai memiliki pengalaman, integritas, serta keteladanan dalam kepemimpinan untuk menghadirkan suasana politik yang lebih kondusif, sejuk, dan bermartabat.
Menutup pernyataannya, Suryadi menegaskan bahwa masyarakat Aceh membutuhkan kerja nyata, bukan konflik berkepanjangan. Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan kepentingan daerah.
“Sudah saatnya energi kita difokuskan pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat, bukan pada polemik yang tak berujung,” pungkasnya.
