ASAKITA.NEWS | BANDA ACEH — Polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang terus bergulir pasca diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 kini menyeret nama Juanda Jamal ke dalam sorotan publik. Bukan karena kritiknya yang tajam, melainkan justru karena arah tudingannya yang dinilai salah sasaran dan sarat kepentingan pribadi.
Muhammad Chalis, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Malikussaleh, angkat bicara merespons pernyataan Juanda yang menuding Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir S.IP, MPA selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) harus bertanggung jawab atas tergerusnya anggaran JKA. Menurut Chalis, kritikan tersebut keliru dan salah kaprah.
“Harusnya anda bertanya kepada Ketua DPRA Zulfadli alias Abang Samalanga, kenapa tidak memainkan perannya sebagai wakil rakyat. Ini Pergub No. 2 Tahun 2026 sudah jadi, kok anda ribut?” ujar Chalis dengan nada tegas.
Anggaran JKA Diotak-atik 11 Kali: Di Mana Peran DPRA?
Chalis mengingatkan bahwa publik perlu dicerdaskan dengan fakta yang sesungguhnya. Dalam RDP di aula DPRA, terungkap bahwa penetapan anggaran JKA telah berubah hingga sekitar sebelas kali, sebuah kondisi yang oleh Juanda sendiri disebut tidak boleh terjadi karena anggaran yang sudah disepakati tidak semestinya diubah-ubah.
Ironinya, justru di sinilah letak kebodohan politik yang dibiarkan oleh Juanda. Ia lantang menyerang TAPA, tetapi tutup mulut soal kegagalan DPRA sebagai lembaga legislatif yang semestinya mengawal setiap perubahan anggaran tersebut. Jika anggaran JKA bisa berubah hingga 11 kali tanpa perlawanan berarti dari DPRA, maka pertanyaan yang lebih mendasar adalah: ke mana Ketua DPRA Zulfadli selama ini?
Menurut Chalis, jika Abang Samalanga betul-betul seorang negarawan sejati, maka yang seharusnya dilakukan adalah mendorong efisiensi pos-pos anggaran lain demi menyelamatkan program JKA Plus, sebagaimana diamanahkan dalam Visi dan Misi Gubernur Mualem. Bukannya baru bersuara setelah Pergub sudah ditetapkan, lalu berlagak sebagai pahlawan yang tiba-tiba peduli pada nasib rakyat.
Juanda: Kritikus Berbasis Dendam, Bukan Nurani
Chalis pun tidak segan membuka latar belakang Juanda yang ternyata menyimpan banyak pertanyaan. Juanda adalah mantan anggota DPRK Aceh Besar dari Fraksi Partai Aceh yang pernah menjabat sebagai Ketua Tim Kawal Suara dalam Badan Pemenangan Gubernur Aceh Mualem–Dek Fadh. Namun belakangan diketahui bahwa ia merupakan produk PAW (Pergantian Antar Waktu) oleh Partai Aceh itu sendiri, sebuah fakta yang semestinya mendorong sikap introspeksi, bukan arogan.
Yang lebih menggelikan, kata Chalis, Juanda disebut-sebut kecewa karena tidak dimuluskan sebagai Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Sejak harapan jabatan itu kandas, tiap hari ia berkicau mempersoalkan kebijakan pemerintah, seolah-olah kritik adalah bungkus dari sakit hati.
“Anda sebagai produk yang pernah di-PAW oleh Partai Aceh, semestinya bersikap adil. Jangan memihak kepada Ketua DPRA, apalagi gara-gara anda tidak dimuluskan sebagai Wakil Kepala BPKS, saban hari anda berkicau,” tegas Chalis.
Antara Sejarah dan Retorika Kosong
Dalam RDP tersebut, Juanda sempat mengingatkan semangat perjuangan Aceh bahwa kesehatan dan pendidikan gratis adalah rekomendasi penting sejak era perundingan damai, dan bahwa hal ini tegas diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ia juga menyebut bahwa Pergub JKA Nomor 2 Tahun 2026 bertentangan dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2010 dan UUPA karena memilah-milah warga berdasarkan status ekonomi, yang dinilai bersifat diskriminatif.
Namun retorika sejarah itu terasa hampa jika tidak disertai konsistensi sikap. Juanda sendiri mempertanyakan ke mana larinya Rp435 miliar dari total anggaran JKA yang awalnya ditetapkan Rp549 miliar dalam SIPD, namun setelah proses fasilitasi hanya tersisa Rp114 miliar. Pertanyaan sah. Tapi mengapa hanya TAPA yang disorot? Bukankah proses fasilitasi anggaran itu juga melibatkan dan seharusnya diawasi ketat oleh DPRA?
Di sinilah Juanda gagal sebagai pengkritik yang kredibel. Ia hanya menyerang satu sisi tembok, sementara sisi lainnya tempat kawan politiknya bersandar dibiarkan bersih tak tersentuh.
Penutup: Kritik Harus Lahir dari Kejujuran, Bukan Kepentingan
Chalis menegaskan, polemik JKA ini terlalu besar dan terlalu penting bagi hajat hidup rakyat Aceh untuk dijadikan panggung oleh mereka yang berteriak bukan karena peduli, melainkan karena kecewa tidak mendapat posisi. Jika Juanda benar-benar ingin membela rakyat, maka kritiknya harus merata termasuk kepada Ketua DPRA yang membiarkan anggaran JKA diubah berkali-kali tanpa perlawanan nyata.
Rakyat Aceh butuh pengawal kebijakan yang jujur, bukan aktor yang berganti kostum sesuai kepentingan.
