PIDIE – asakita.news, – Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Pidie menggelar pelatihan Project Management Office (PMO) dengan menghadirkan Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Bireuen, Abdul Hamid, sebagai pemateri utama.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Pidie pada Sabtu, 14 Februari 2026, mengangkat tema besar “Membangun Sinergitas untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Pidie.”
Pelatihan ini diikuti oleh para guru lintas jenjang, pengurus IGI, serta unsur manajemen sekolah dari berbagai satuan pendidikan di Kabupaten Pidie. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas manajerial dan kolaboratif guru dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan daerah.
Soroti Lemahnya Komunikasi Antar Pemangku Kepentingan
Dalam paparannya, Abdul Hamid menegaskan bahwa salah satu penyebab utama melemahnya mutu pendidikan di daerah adalah tidak terbangunnya komunikasi efektif antar pemangku kepentingan pendidikan di tingkat kabupaten.
“Selama ini kita berjalan sendiri-sendiri. Antara Disdikbud, Kementerian Agama, dan Cabang Dinas seolah memiliki sekat kewenangan yang kaku. Padahal urusan pendidikan di kabupaten adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya di hadapan peserta.
Menurut Hamid, perbedaan kewenangan administratif tidak boleh menjadi alasan terputusnya koordinasi. Meski secara regulasi terdapat batasan peran, secara moral dan tanggung jawab publik, seluruh elemen pendidikan harus memiliki komitmen yang sama dalam mengurus masa depan generasi daerah.
Ia menekankan pentingnya membangun komunikasi rutin, forum kolaboratif, dan mekanisme kerja bersama agar kebijakan pendidikan tidak berjalan parsial. “Kalau ingin mutu pendidikan Pidie meningkat, kita harus membangun sistem satu pintu dalam semangat kolaborasi,” tegasnya.
Bangun Mutu dengan Kepedulian dan Kolaborasi
Hamid juga menggarisbawahi bahwa sinergitas bukan sekadar slogan, melainkan kerja nyata yang dilandasi kepedulian bersama. Saling peduli dan saling mendukung antar lembaga, menurutnya, merupakan fondasi utama dalam membangun mutu pendidikan yang berkelanjutan.
Ia mencontohkan berbagai persoalan klasik di lapangan, seperti perbedaan persepsi kurikulum, transisi peserta didik antar jenjang, hingga persoalan data pendidikan yang tidak sinkron. Semua itu, kata dia, bisa diminimalkan jika komunikasi lintas sektor berjalan efektif.
“Mutu tidak bisa dibangun oleh satu institusi saja. Dibutuhkan orkestrasi yang harmonis antara pemerintah daerah, cabang dinas, kemenag, kepala sekolah, dan guru,” katanya.
Peran Guru Harus Lebih Peka dan Profesional
Selain membahas aspek kelembagaan, Abdul Hamid turut menyoroti peran strategis guru sebagai ujung tombak pendidikan. Ia menilai, kepekaan guru terhadap proses pembelajaran harus terus ditingkatkan, terutama dalam memahami karakteristik peserta didik di setiap jenjang.
Menurutnya, masih sering terjadi saling menyalahkan antar jenjang pendidikan, seperti antara sekolah dasar/MI dengan sekolah menengah, ketika ditemukan peserta didik yang dianggap belum memenuhi standar kompetensi.
“Budaya saling menyudutkan harus dihentikan. Yang kita butuhkan adalah refleksi dan evaluasi bersama. Setiap jenjang memiliki tantangan masing-masing, dan harus saling menguatkan, bukan mencari kambing hitam,” ujarnya.
Ia mengajak para guru untuk membangun budaya profesional yang berbasis kolaborasi, berbagi praktik baik, serta memperkuat komunitas belajar guru di tingkat kabupaten.
Kepala Sekolah Kunci Tata Kelola Mutu
Dalam sesi yang sama, Hamid juga menyoroti pentingnya peran kepala sekolah dalam tata kelola manajemen pendidikan. Ia menyebut bahwa kualitas manajemen sekolah sangat menentukan arah dan capaian mutu lembaga.
“Kepala sekolah bukan hanya administrator, tetapi pemimpin perubahan. Tata kelola yang baik akan melahirkan budaya kerja yang sehat,” jelas mantan Kasubbag Tata Usaha Pusat Pengembangan dan Pelatihan Guru (PPMG) Pidie dan Pidie Jaya itu.
Ia memperkenalkan konsep “manajemen mengukur hati”, yakni pendekatan kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada capaian angka dan dokumen administratif, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, empati, dan komunikasi interpersonal dalam mengelola sekolah.
Menurutnya, kepala sekolah harus mampu menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil guru dan siswa di lapangan. Transparansi, akuntabilitas, dan keteladanan menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan seluruh warga sekolah.[]
