Asakita.news | Pondok Baru – Terkait pemberitaan di beberapa media massa tentang pernyataan Ketua DPRA mengenai kinerja Pemerintah Aceh, khususnya terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir Syamaun, hal tersebut menuai respons dari KPA (Komite Peralihan Aceh) dan DPW Partai Aceh Wilayah Bener Meriah, Sabri alias Bedel.
“DPRA mewakili masyarakat dan wilayah dari setiap kabupaten/kota, sedangkan eksekutif merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk melayani masyarakat. Jadi, baik Ketua DPRA Abang Samalanga maupun Sekda Aceh M. Nasir Syamaun adalah putra terbaik Aceh saat ini yang paling dipercaya oleh Mualem untuk memimpin di dua lembaga ini,” kata Bedel, Senin 2 Februari 2026.
Menurutnya, kritik adalah sebuah kewajaran agar Sekda lebih giat lagi bekerja. Namun, kritik tersebut seharusnya bukan karena ketidakpuasan satu pihak saja, atau karena ada hal-hal yang bertentangan dengan keinginan tertentu, kemudian membuat narasi pencopotan.
“Itu salah. Kita dukung dulu Sekda bekerja, berikan kesempatan dan waktu untuk membuktikan diri,” tegas Bedel.
Menurutnya, Sekda Aceh saat ini merupakan figur yang jarang ditemui, masih muda, memiliki pemikiran untuk membangun dan memajukan Aceh, serta menjalankan visi dan misi Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fad).
“Jangan terprovokasi dengan pihak yang menginginkan pemerintahan Mualem–Dek Fad ini gagal, haus akan kekuasaan, serta ada beberapa pihak yang merasa malu jika pemerintahan Mualem sukses dan dicintai oleh masyarakat Aceh,” tambahnya.
Pernyataan Ketua DPRA tersebut, menurutnya, berpotensi memunculkan kesan adanya ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif, dalam hal ini antara Sekda Aceh dan Ketua DPRA. Kondisi tersebut dapat memicu persepsi negatif di tengah masyarakat jika tidak disikapi secara bijak.
“Sekarang saatnya kita membantu Mualem selaku Gubernur Aceh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita buktikan bahwa kita bekerja untuk rakyat, bukan memperebutkan kekuasaan dan saling menyalahkan. Pengalaman di masa lalu harus menjadi pelajaran. Saat PA memegang tampuk pemerintahan, justru terjadi perpecahan di internal. Masa kelam itu tidak boleh terulang,” tegas Bedel.
Bedel juga mengingatkan bahwa KPA dan PA ada di 23 kabupaten/kota di Aceh. Oleh karena itu, ia meminta agar dibuka ruang komunikasi yang intens sehingga kekompakan tetap terjaga dalam membantu Mualem menjalankan amanah rakyat.
“Di parlemen ada 21 kader terbaik PA yang mewakili kabupaten/kota. Jadi, bangunlah komunikasi dengan kami, KPA-PA, di setiap kabupaten. Jangan kami hanya dijadikan penonton. Berikan juga kami kesempatan. Jangan setelah memiliki jabatan, hanya segelintir orang yang menikmati,” katanya.
Menurut Bedel, Sekda merupakan pejabat yang mendapat kepercayaan penuh dari Gubernur Aceh. Karena itu, jika ada hal yang perlu dikritisi, sebaiknya disampaikan melalui jalur komunikasi internal, bukan melalui pernyataan terbuka di media dan gembar-gembor seolah-olah Sekda tidak mampu bekerja.
Ia juga berharap agar Pemerintah Aceh dan DPRA saat ini fokus membantu korban bencana, terutama di wilayah Aceh Tengah dan Aceh Timur, untuk segera mendapatkan hunian sementara (huntara), serta membantu usaha masyarakat dalam memulihkan ekonomi.
“Sayang, masyarakat kita sekarang sedang berjuang memulihkan ekonominya pascabencana, apalagi ini menjelang bulan Ramadan. Jadi, jangan terlalu sibuk mencari-cari kesalahan satu sama lain, tetapi bersatulah untuk membantu masyarakat,” kata Bedel.
