AsaKita.News – Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menegaskan kesiapan Kementerian Agama (Kemenag) dalam mengantisipasi potensi dampak konflik antara Iran dan Israel terhadap stabilitas sosial dan keagamaan di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) yang digelar di Ruang Nakula, Gedung A, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kamis (26/6/2025).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menilai perlunya respons strategis dari pemerintah dalam menghadapi dinamika konflik Timur Tengah, yang dapat berimbas pada kondisi sosial politik di dalam negeri.
Konflik Timur Tengah Berpotensi Picu Polarisasi Keagamaan di Indonesia
Dalam forum koordinasi tersebut, Wamenag menggarisbawahi bahwa konflik geopolitik yang melibatkan Iran dan Israel tak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga memiliki potensi kuat untuk memicu polarisasi sosial berbasis keagamaan di Indonesia.
“Isu ini sudah berkembang menjadi isu keagamaan, dengan sasaran yang rentan seperti ormas, tokoh agama, dan kelompok pemuda. Karena itu, Kemenag harus ambil peran aktif. Kami siap menyiapkan langkah-langkah strategis sesuai dengan tugas dan fungsi kami,” ujar Romo Syafi’i.
Ia mengapresiasi sikap Presiden yang secara eksplisit menekankan pentingnya pelibatan Kemenag dalam mengantisipasi efek domino dari konflik internasional ini, terutama dalam upaya mencegah tumbuhnya paham radikalisme dan intoleransi di dalam negeri.
Deradikalisasi Harus Humanis, Moderasi Jadi Pilar Strategis
Romo Syafi’i menekankan bahwa penanganan terhadap potensi radikalisme dan terorisme tidak bisa dilakukan dengan pendekatan kekerasan atau konfrontatif. Menurutnya, keberhasilan strategi deradikalisasi justru bergantung pada pendekatan yang humanis, dialogis, dan menyentuh sisi kemanusiaan dari para individu yang terpapar.
“Masalah ini bisa membangkitkan kelompok-kelompok radikal jika tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat. Deradikalisasi harus dilakukan secara lembut. Kita hadir untuk mengakomodasi umat, memperkuat semangat kebangsaan, dan mendorong narasi damai dan inklusif,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat literasi keagamaan yang moderat di ruang publik maupun digital, agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi ekstrem yang memanfaatkan konflik luar negeri sebagai alat agitasi di dalam negeri.
Rapat Dihadiri Lintas Kementerian dan Lembaga Keamanan
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, serta dihadiri perwakilan dari sejumlah instansi strategis, antara lain:
-
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
-
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
-
Kementerian Pertahanan (Kemenhan)
-
Kementerian Sosial (Kemensos)
-
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
-
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdig)
-
Badan Intelijen Negara (BIN)
-
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
-
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
-
Kantor Staf Presiden (KSP)
-
Kantor Komunikasi Kepresidenan
-
Markas Besar TNI dan Polri
Menjaga Kedamaian dalam Keberagaman
Kementerian Agama menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerintah menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Dengan memperkuat sinergi antarinstansi dan menjadikan moderasi beragama sebagai arus utama, diharapkan masyarakat Indonesia tetap kokoh dalam semangat kebhinekaan dan persatuan.***
