AsaKita.News, Jakarta, – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui penguatan indikator kinerja urusan pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam surat resmi bernomor 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 yang diterbitkan pada 24 Januari 2025, Kemendikdasmen menekankan pentingnya keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan dan mengawasi sistem pendidikan.
Surat tersebut ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota di Indonesia, mengacu pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kemendikdasmen menegaskan bahwa pendidikan merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.
Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah daerah diberikan akses terhadap data capaian dan target indikator kinerja urusan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, pemetaan subkegiatan prioritas juga telah disusun untuk mendukung pemenuhan indikator tersebut, mencakup nomenklatur, kinerja, indikator, satuan, serta definisi operasional dan NSPK.
Guna memastikan efektivitas kebijakan ini, Kemendikdasmen mengimbau pemerintah daerah untuk memanfaatkan data tersebut dalam perencanaan pendidikan dan menjadikannya sebagai referensi utama dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025. Dokumen terkait dapat diakses melalui tautan http://ringkas.kemdikbud.go.id/LampiranData2025SPM atau melalui Aplikasi Rapor Pendidikan Daerah.
Selain penguatan indikator kinerja, Kemendikdasmen juga menggarisbawahi sembilan program prioritas yang perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan, yakni:
- Penerapan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat
- Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis
- Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan
- Digitalisasi Sekolah
- Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)
- Sekolah Model Transformatif
- Penguatan Bimbingan Konseling di Sekolah
- Wajib Belajar 13 Tahun
- Ketercukupan dan Kelayakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kemendikdasmen berharap pemerintah daerah dapat mengintegrasikan data dan program prioritas tersebut dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah masing-masing. “Kami berharap upaya ini dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, sehingga visi ‘Pendidikan Bermutu untuk Semua’ dapat terwujud,” ujar Abdul Mu’ti dalam surat tersebut.
Dengan adanya langkah strategis ini, diharapkan seluruh daerah dapat lebih optimal dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta mencapai target pembangunan pendidikan nasional.
