Asakita.News | JAKARTA – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Asoe Bumoe Atjeh (ABA), Suryadi Djamil, menilai Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., merupakan salah satu figur yang memiliki kapasitas politik dan kematangan kepemimpinan untuk menjadi sosok pemersatu bangsa di tengah kompleksitas dinamika politik nasional.
Menurut Suryadi, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu meredam ketegangan, merawat persatuan, serta menjembatani perbedaan antarkelompok. Bangsa ini tidak membutuhkan figur yang mempertajam perpecahan, tetapi pemimpin yang mampu mempertemukan berbagai kepentingan dalam semangat kebangsaan.
Pandangan tersebut disampaikan Suryadi sebagai kontribusi pemikiran masyarakat sipil dari Aceh, wilayah paling barat Indonesia. Ia menegaskan, penilaiannya bukan didasarkan pada sentimen pribadi ataupun kepentingan politik tertentu, melainkan pada pertimbangan pengalaman, kematangan politik, kapasitas rekonsiliasi, dan kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok.
Suryadi menilai, Sufmi Dasco Ahmad yang menjabat Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Ketua Harian DPP Partai Gerindra, sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan, memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi dinamika politik nasional.
“Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang mampu menenangkan keadaan, bukan memperkeruh suasana. Pemimpin yang sanggup merangkul perbedaan, bukan membangun sekat-sekat politik. Dalam situasi yang kompleks, kematangan dan kemampuan membangun komunikasi menjadi modal yang sangat penting,” ujar Suryadi.
Ia menyebut, terdapat empat alasan utama mengapa Sufmi Dasco Ahmad layak dipandang sebagai figur pemersatu.
Pertama, pengalaman dan kematangan politik. Menurut Suryadi, perjalanan Dasco dalam politik nasional membentuk kapasitas untuk memahami dinamika kekuasaan, membaca persoalan kebangsaan, serta mengambil sikap di tengah berbagai kepentingan politik.
Kedua, keselarasan visi dengan Presiden Prabowo Subianto. Suryadi menilai, kesamaan orientasi dalam memperjuangkan kedaulatan nasional dan kemandirian bangsa menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan pemerintahan dan stabilitas politik nasional.
Ketiga, kemampuan membangun rekonsiliasi. Bagi Suryadi, pemimpin pemersatu harus mampu menjalin komunikasi dengan berbagai kekuatan politik, tokoh agama, suku, dan kelompok masyarakat. Perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk saling bermusuhan.
Keempat, penerimaan lintas kelompok. Ia menilai pendekatan politik yang mengedepankan persaudaraan, komunikasi, dan musyawarah merupakan fondasi penting untuk memperkuat kepercayaan publik serta menjaga kohesi nasional.
Dalam kesempatan itu, Suryadi juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Ia memandang Gibran sebagai representasi generasi muda yang memiliki ruang dan kontribusi dalam perjalanan kepemimpinan nasional.
Menurutnya, setiap gagasan mengenai regenerasi kepemimpinan harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, demokrasi, dan penghormatan terhadap kepemimpinan yang sedang berjalan. Gagasan regenerasi tidak boleh dimaknai sebagai upaya mendelegitimasi siapa pun.
Suryadi kemudian mengibaratkan situasi bangsa seperti kebakaran yang membutuhkan air, bukan tambahan bahan bakar.
“Ketika bangsa menghadapi ketegangan, yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu mendinginkan suasana, mempertemukan pihak-pihak yang berbeda, dan mengembalikan persoalan ke meja musyawarah. Bukan justru menambah bara konflik,” tegasnya.
Ia menambahkan, persatuan nasional tidak cukup dibangun melalui slogan. Persatuan membutuhkan keteladanan, komunikasi yang sehat, kedewasaan politik, serta keberanian mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
“Saya menyampaikan pandangan ini sebagai rakyat Indonesia dari ujung paling barat, dari Aceh, yang mencintai Indonesia. Jika bangsa ini membutuhkan sosok yang mampu menjembatani perbedaan dan menjaga persatuan, Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. merupakan figur yang layak dipertimbangkan,” pungkas Suryadi.
Ia berharap Indonesia senantiasa berada dalam suasana aman, damai, dan stabil, dengan seluruh elemen bangsa tetap menjaga persaudaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
