Asakita.News | JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP, IPU, ASEAN Eng, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan perkebunan berkelanjutan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat, adil, dan ramah lingkungan di Aceh.
Penegasan tersebut disampaikan Azanuddin saat menjadi salah satu narasumber sekaligus penanggap dalam Forum Bisnis Lanskap Edisi II bertema “Pembelajaran dari Lapangan: Mengubah Risiko Lanskap Menjadi Aksi Berdampak untuk Rantai Pasok yang Bertanggung Jawab”, yang berlangsung di Ozone Hotel PIK, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Dalam forum yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari Aceh, Riau, Kalimantan, Jakarta, buyer dan sejumlah mitra pembangunan internasional tersebut, Azanuddin memaparkan sejumlah langkah strategis Pemerintah Aceh dalam membenahi tata kelola sektor perkebunan, khususnya melalui penataan Hak Guna Usaha (HGU).
Menurutnya, penataan HGU merupakan bagian dari amanah dan program Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama Wakil Gubernur Fadhlullah untuk memastikan tata kelola perizinan berjalan lebih baik, sehingga investasi dapat berlangsung secara aman dan nyaman bagi dunia usaha, sekaligus memberikan keadilan dan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
“Penataan ini bertujuan membenahi tata kelola perizinan agar investasi berjalan dengan baik. Pengusaha mendapatkan kepastian dan kenyamanan, masyarakat lokal memperoleh hak-haknya secara adil, serta pemerintah mendapatkan sumber pemasukan bagi daerah maupun negara,” ujar Azanuddin.
Ia menjelaskan, proses penataan HGU tersebut dilakukan melalui kolaborasi Pemerintah Aceh dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Azanuddin juga menegaskan bahwa kewajiban perusahaan terhadap masyarakat tidak boleh diabaikan. Program plasma, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta pendampingan kepada masyarakat harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, berbagai program strategis perkebunan juga perlu diperkuat, mulai dari Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), Penilaian Usaha Perkebunan (PUP), sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), hingga memastikan harga tandan buah segar (TBS) yang adil bagi pekebun.
“Pemberdayaan masyarakat harus berjalan beriringan. Mulai dari fasilitasi pengelolaan kebun, pelatihan, hingga berbagai kegiatan produktif lainnya. Jangan sampai investasi berkembang, tetapi masyarakat di sekitar perkebunan justru tertinggal,” tegasnya.
20 Perusahaan Masuk Tahap Analisis, 14.241 Pekebun Sudah Terdata
Dalam kesempatan tersebut, Azanuddin mengungkapkan bahwa hingga saat ini sebanyak 20 perusahaan telah menjalani proses penataan dan memasuki tahap analisis. Selanjutnya, belasan perusahaan lainnya dijadwalkan akan dikunjungi untuk pelaksanaan survei lapangan.
Sementara itu, Pemerintah Aceh juga terus mempercepat pendataan pekebun melalui penerbitan e-STDB. Tercatat sekitar 14.241 pekebun dengan 17.710 unit kebun dan total luas mencapai 16.571,86 hektare telah dilakukan pendataan di seluruh Aceh.
Pendataan tersebut mencakup sejumlah komoditas perkebunan unggulan, yakni kelapa sawit, kakao, kopi, karet, kelapa dalam, dan cengkeh.
Menurut Azanuddin, data tersebut menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola perkebunan yang lebih tertib, terukur, transparan, serta memberikan kepastian bagi pekebun dan pelaku usaha.
Kolaborasi Jadi Kunci Pemulihan dan Pembangunan Aceh
Lebih lanjut, Azanuddin turut menyoroti pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung pembangunan Aceh, terutama dalam proses pemulihan pascabencana yang saat ini telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ia menyebutkan, pembangunan Aceh tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Diperlukan keterlibatan kementerian dan lembaga di tingkat pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, media, mitra pembangunan, serta masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.
“Kalau kita tidak membangun kolaborasi, tentu akan sulit melakukan pemulihan dan menjalankan berbagai program pembangunan. Semua pihak harus bergerak bersama, saling mendukung, dan mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing,” ungkapnya.
Azanuddin juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Jangan merusak lingkungan, jangan membakar hutan, jangan melakukan perambahan kawasan hutan, gambut, maupun kawasan terlarang lainnya. Pembangunan perkebunan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” tegasnya.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat yang selama ini berperan menjaga hutan serta mengelola kebun sesuai ketentuan yang berlaku. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh mitra pembangunan yang telah berkontribusi dalam mendukung berbagai program di Aceh.
“Alam ini adalah pinjaman dari anak cucu kita. Karena itu, harus kita jaga dan kita kembalikan dalam keadaan baik kepada generasi berikutnya,” tuturnya.
Mitra Pembangunan Dorong Aksi Nyata
Sebelumnya, Eriko yang mewakili Earthworm Foundation dan Konsorsium Leuser Alas Singkil River Basin menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang untuk menyatukan pandangan berdasarkan fakta di lapangan agar dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata.
Menurutnya, berbagai upaya yang telah dilakukan petani, pekebun, perusahaan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha merupakan modal besar apabila seluruh pihak mampu berjalan bersama.
Pihaknya, kata Eriko, akan terus mendorong kolaborasi untuk menciptakan iklim investasi yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.
Forum Bisnis Lanskap Edisi II tersebut berlangsung dalam dua sesi. Sesi pertama menghadirkan perwakilan kelompok wanita tani dari Aceh Singkil, mukim dari Subulussalam, PT Laot Bangko, serta Dinas Perkebunan Aceh Singkil.
Sementara sesi kedua mengangkat topik “Membangun Kolaborasi dari Lokal yang Berdampak Global”, dengan menghadirkan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, buyer internasional, dan sejumlah mitra pembangunan.
Dalam kedua sesi tersebut, Plt. Kadistanbun Aceh mendapat kesempatan memberikan masukan, tanggapan, serta arahan terkait berbagai praktik dan upaya pengembangan perkebunan berkelanjutan.
Kehadiran Pemerintah Aceh dalam forum tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah, perusahaan, pekebun, masyarakat adat, dan mitra pembangunan guna mewujudkan sektor perkebunan Aceh yang produktif, berkeadilan, berdaya saing, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.
