Asakita.News | Banda Aceh – Tokoh Muda Aceh, Suryadi Djamil,M.I.Kom atau yang akrab disapa Om Sur, meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh segera menyelesaikan polemik bendera Aceh agar simbol tersebut tidak terus dijadikan alat untuk memancing perhatian maupun memprovokasi masyarakat.
Menurut Om Sur, selama persoalan bendera Bulan Bintang belum memiliki kepastian hukum, isu tersebut justru berpotensi terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berseberangan atau memiliki kepentingan politik untuk memprovokasi masyarakat Aceh.
“Bendera Bulan Bintang selama belum disahkan justru akan menguntungkan pihak-pihak oposisi yang kontra dengan Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Republik Indonesia. Mereka tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga dan biaya untuk memprovokasi masyarakat Aceh, karena isu bendera ini sudah menjadi sumber yang mudah dimainkan,” kata Om Sur, Minggu (30/8/2026).
Ia menilai, apabila bendera Bulan Bintang dapat diselesaikan status dan penggunaannya melalui mekanisme hukum yang berlaku, termasuk bila disepakati sebagai simbol daerah atau simbol adat dengan aturan yang jelas, maka ruang untuk menjadikan isu tersebut sebagai bahan provokasi akan semakin kecil.
“Kalau bendera Bulan Bintang disahkan menjadi bendera daerah dengan aturan yang jelas, maka sumber provokasi yang selama ini hidup dari persoalan bendera akan hilang dengan sendirinya. Yang penting semuanya memiliki kepastian dan aturan yang jelas,” ujarnya.
Menurut Om Sur, persoalan bendera Aceh belakangan ini justru kerap muncul dalam berbagai aksi masyarakat, bahkan digunakan untuk mengiringi persoalan lain yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui musyawarah.
“Aceh hari ini menjadi lucu. Sedikit-sedikit bendera. Ada persoalan lahan, tambang, atau masalah lainnya, ujung-ujungnya bendera yang dikibarkan. Seharusnya persoalan bendera ini segera diselesaikan,” katanya.
Ia menilai pemerintah perlu mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak, termasuk mengatur penggunaan bendera tersebut sebagai simbol adat atau simbol daerah dengan ketentuan yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kalau memang harus diatur penggunaannya, silakan diatur dengan baik. Misalnya bagaimana posisi dan tata cara penggunaannya. Yang penting ada kepastian, sehingga masyarakat Aceh tidak terus dipancing dengan persoalan bendera,” ujarnya.
Om Sur mengatakan, Aceh pada dasarnya merupakan daerah yang aman dan memiliki masyarakat yang menjunjung tinggi adat, adab, serta musyawarah. Karena itu, menurut dia, persoalan-persoalan di tengah masyarakat seharusnya tidak selalu berujung pada aksi demonstrasi dan pengibaran bendera.
“Jangan sampai setiap ada masalah kecil langsung dibawa ke persoalan bendera. Ini justru membuat Aceh seolah-olah tidak aman ketika dilihat dari luar. Padahal masyarakat Aceh sangat damai dan terbuka,” katanya.
Ia mencontohkan persoalan yang terjadi di Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, terkait aktivitas pertambangan. Menurutnya, persoalan tersebut semestinya dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.
“Contoh kecil hari ini di Beutong Ateuh, persoalan tambang kenapa harus mengibarkan bendera? Kita punya aturan, punya adat dan tatakrama. Nenek moyang kita mengajarkan musyawarah. Tidak ada salahnya duduk bersama mencari solusi,” ujarnya.
Om Sur juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Ia meminta seluruh pihak berhati-hati agar persoalan di suatu daerah tidak dimanfaatkan untuk menciptakan ketakutan atau memberikan citra buruk terhadap daerah tersebut.
“Kita perlu melihat apakah ada pihak luar yang ikut menggerakkan persoalan ini. Jangan sampai Beutong Ateuh dibuat suram dan menimbulkan ketakutan bagi orang yang ingin masuk untuk membangun daerah,” katanya.
Ia menegaskan, kritik dan penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, cara menyampaikan aspirasi harus tetap mengedepankan etika, sopan santun, serta menghormati aturan yang berlaku.
“Ini negara yang ada aturannya, bukan negara yang bisa berbuat semaunya. Kalau ada masalah, mari duduk bersama. Jangan sedikit-sedikit bendera seolah-olah itu menjadi jawaban atas semua persoalan,” katanya.
Om Sur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi musyawarah dengan melibatkan ulama, tokoh masyarakat, orang tua, bupati, camat, mukim, keuchik, DPRK, serta unsur masyarakat lainnya.
“Jangan merasa paling benar. Kita semua punya kekurangan. Mari kita saling menghargai, duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Ajak ulama, orang tua, tokoh masyarakat, bupati, mukim, geuchik, camat, DPRK, semuanya duduk bersama,” ujarnya.
Ia berharap persoalan-persoalan yang terjadi di Aceh tidak terus dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memecah belah masyarakat.
“Mari kita rawat Aceh, rawat kampung kita. Jangan jadikan diri kita alat atau manfaat bagi orang-orang yang punya kepentingan untuk memecah belah sesama kita. Kita harus menunjukkan bahwa masyarakat Aceh masih menjunjung tinggi adab, etika, sopan santun dan musyawarah,” kata Om Sur.
